TimAdvokasi Komite Anti Korupsi Indonesia akan melaporkan Kuasa Hukum Djoko Soegiarto Tjandra, yakni Andy Putra Kusuma dan Kepala Pengadilan Jakarta Selatan ke Polri, besok.
TIM Advokasi Komite Anti Korupsi Indonesia akan melaporkan Kuasa Hukum Djoko Soegiarto Tjandra, yakni Andy Putra Kusuma dan Kepala Pengadilan Jakarta Selatan ke Polri, besok.
Arief Poyuono, selaku Koordinator pelaporan menilai kuasa hukum Djoko Tjandra dan Kepala Pengadilan Jakarta Selatan telah melindungi buronan negara selama 11 tahun tersebut. Djoko sendiri telah menjadi buron pemerintah Indonesia dalam kasus pengalihan hak tagih Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung.Pihak kuasa hukum Djoko Tjandra membenarkan kliennya sempat berada di Indonesia pada 8 Juni 2020.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kuasa Hukum tak Tahu Djoko Tjandra Ganti Ejaan NamaKuasa hukum mengaku ejaan nama kliennya adalah Joko Soegiarto Tjandara. Nama yang didaftarkan dalam sidang PK di PN Jaksel
Read more »
Didik: Masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia Potret Buruk Penegakan HukumDalam logika Pak Didik, kalau Djoko Tjandra bisa masuk ke Indonesia, seharusnya ada kesungguhan dari kepolisian untuk memburunya. DjokoTjandra
Read more »
Tim Kuasa Hukum Novel Salah Alamat Laporkan Kadiv Hukum Polri ke OmbudsmanTim kuasa hukum Novel Baswedan sebelumnya mengadukan Kepala Divisi Hukum Polri ke Ombudsman RI karena memberikan bantuan hukum kepada terdakwa kasus penyiraman air keras. NovelBaswedan
Read more »
Jika Ditawari Jabatan Menteri Hukum dan HAM, Rocky Gerung Akan Terima Tapi Syaratnya Ini - Tribunnews.comJika Ditawari Jabatan Menteri Hukum dan HAM, Rocky Gerung Akan Terima Tapi Syaratnya Ini via tribunnews
Read more »
RUU PKS, Lindungi Korban dari Sikap Aparat Hukum yang MelecehkanPolitikus Golkar, Nurul Arifin menyatakan, RUU PKS dibutuhkan terlebih untuk melindungi perempuan membutuhkan payung hukum.
Read more »
Dihukum Rp 30 M, Grab Akan Ajukan Langkah Hukum dalam 14 HariGrab Indonesia akan mengajukan langkah hukum atas putusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPPU) dalam 14 hari mendatang.
Read more »