Tim Kuasa Hukum Novel Salah Alamat Laporkan Kadiv Hukum Polri ke Ombudsman

United States News News

Tim Kuasa Hukum Novel Salah Alamat Laporkan Kadiv Hukum Polri ke Ombudsman
United States Latest News,United States Headlines
  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 17 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 10%
  • Publisher: 59%

Tim kuasa hukum Novel Baswedan sebelumnya mengadukan Kepala Divisi Hukum Polri ke Ombudsman RI karena memberikan bantuan hukum kepada terdakwa kasus penyiraman air keras. NovelBaswedan

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia menilai pelaporan tim kuasa hukum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan telah salah alamat. Tim kuasa hukum Novel sebelumnya mengadukan Kepala Divisi Hukum Polri ke Ombudsman RI, atas dugaan maladministrasi, karena memberikan bantuan hukum kepada terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel.

Baca Juga: Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional ini juga menyatakan, pendampingan terhadap pelaku penyerang Novel Baswedan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 2/2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dari Polri. Selain itu, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42/2010 tentang Hak Hak Anggota Polri.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jpnncom /  🏆 25. in İD

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jenderal TNI-Polri Rangkap Komisaris BUMN Ditinjau dari Aspek HukumJenderal TNI-Polri Rangkap Komisaris BUMN Ditinjau dari Aspek HukumOmbudsman menyoroti Kementerian BUMN yang menunjuk perwira tinggi atau jenderal dari Unsur TNI dan Polri sebagai komisaris BUMN.
Read more »

VIDEO: Polri, Terjepit Penegakan Hukum dan Pelanggaran HAMVIDEO: Polri, Terjepit Penegakan Hukum dan Pelanggaran HAMPolri mengklaim, dalam bertugas aparat kepolisian didorong untuk mengedepankan asas keselamatan rakyat serta terikat Perkap No 2/2016 dan kode etik profesi.
Read more »

Kuasa hukum Grab dan TPI berencana ajukan keberatan atas putusan KPPUKuasa hukum Grab dan TPI berencana ajukan keberatan atas putusan KPPUKuasa hukum PT Grab Teknologi Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) berencana mengajukan permohonan keberatan ke pengadilan negeri ...
Read more »

Fraksi PDIP Sikka Sebut SK Pemberhentian Kades Lela Cacat HukumFraksi PDIP Sikka Sebut SK Pemberhentian Kades Lela Cacat HukumKepala desa itu dipilih oleh masyarakat melalui proses demokrasi. Bagi Ketua Fraksi PDI-P di DPRD Sikka Stefanus Sumandi, perspektif otonomi harus dilihat sebagai bentuk kemandirian,
Read more »

'Rhoma Irama Boleh Mengatakan Apa Saja, tapi Proses Hukum Berjalan Terus''Rhoma Irama Boleh Mengatakan Apa Saja, tapi Proses Hukum Berjalan Terus'Meski Rhoma merasa menjadi sasaran, Bupati Bogor tetap melanjutkan proses hukum.
Read more »

Pemerintah Diminta Hukum Pemda yang Tak Perbaharui Data Penduduk MiskinPemerintah Diminta Hukum Pemda yang Tak Perbaharui Data Penduduk MiskinSalah satu bentuk hukumannya adalah memberikan disintensif fiskal.
Read more »



Render Time: 2025-02-26 14:06:05