Protokol kesehatan diperlukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyampaikan, meskipun masyarakat bisa melakukan aktivitas secara terbatas, namun protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan ketat. Hal ini diperlukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. "Ingin saya tegaskan, yang utama adalah ikuti dengan disiplin protokol kesehatan. Silakan beraktivitas secara terbatas, tetapi sekali lagi ikuti protokol kesehatan," kata Jokowi dikutip dari siaran resmi Istana, Kamis .
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, meskipun jumlah kasus positif corona semakin menurun, namun angka kasus masih fluktuatif. "Ada kemungkinan masih bisa naik lagi atau turun lagi, naik sedikit lagi, dan turun lagi dan seterusnya. Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan," kata dia.
"Artinya, dengan PSBB masyarakat masih bisa beraktivitas, tetapi memang dibatasi. Masyarakat juga harus sadar membatasi diri, tidak boleh berkumpul dalam skala besar," imbuhnya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jokowi Minta Masyarakat Berdamai dengan Covid-19'Artinya, sampai ditemukannya vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamai dengan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan,' kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.
Read more »
Optimistis Mei Kurva Melandai, Jokowi Ajak Masyarakat Bersatu Melawan Covid-19Jokowi mengajak masyarakat dan seluruh jajaran pemerintahan bersatu dengan cara mengerahkan seluruh tenaga dan energi untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.
Read more »
Jokowi: Kita Siap Diawasi Masyarakat dalam Tangani Covid-19 |Republika OnlinePemerintah siap diawasi dan dikontrol saat menangani covid 19
Read more »
Jokowi Minta Kepala BNPT Boy Rafli Libatkan Ulama untuk DeradikalisasiKepala BNPT Irjen Boy Rafli Amran mengaku dapat arahan khusus dari Presiden Jokowi.
Read more »
Komnas HAM Minta Jokowi Cepat Keluarkan Perppu Penundaan PilkadaKOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Read more »
Ketimbang Prakerja, Demokrat Minta Jokowi Tiru BLT era SBYBantuan langsung tunai (BLT) ke masyarakat saat pandemi virus corona lebih dibutuhkan ketimbang program Kartu Prakerja.
Read more »