Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono mengatakan, pengelolaan anggaran dan pelaksanaannya harus tetap pruden.
yang sifatnya krisis, meninggalkan jejak permasalahan, karena ada titik-titik tertentu yang internal atau sistem kontrolnya buruk sehingga menjadi tidakBPK Minta Pembayaran DBH DKI Jakarta Tak Dikaitkan dengan Audit
"Penggeseran anggaran itu sah-sah saja, karena itu bagian dari tatanan pemerintah untuk memitigasi risiko keadaan yang sekarang ini terjadi. Permasalahan itu juga sebenarnya bukan pada anggarannya, tapi pada pelaksanaan anggarannya," ujarnya. "Kita sekarang sedang membahas dengan BPK sedunia, Tapi, standar prudentiality, profesionalisme, dan fairness itu tidak kita kurangi. Sehingga ada keyakinan yang cukup untuk menyatakan pendapat atau memitigasi risiko sehingga menjadi temuan," sebut Agus.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
BPK Peringatkan Pemerintah Soal Pengelolaan Dana Penanganan CoronaBPK sendiri sedang menyiapkan strategi baru untuk memaksimalkan pemeriksaan terhadap pergeseran dana untuk Covid-19.
Read more »
Ketua BPK Surati Sri Mulyani Kritik Pembayaran Dana Bagi HasilKetua BPK menyampaikan ke Sri Mulyani bahwa penundaan pembayaran DBH dari pemerintah pusat kepada daerah berdampak kepada APBD.
Read more »
BPK Buka-bukaan Soal Kondisi Utang PemerintahBPK berpendapat penarikan utang sebenarnya harus dilakukan dengan mempertimbangkan metodologi keseimbangan antara penerimaan dan belanja.
Read more »
BPK: OJK Tak Awasi Bank dengan BaikBPK menyatakan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap 7 bank secara individual tidak sepenuhnya sesuai ketentuan.
Read more »
BPK Sentil soal DBH DKI, Stafsus Sri Mulyani: Tak Perlu BerpolemikStaf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo pun merespons hal tersebut. Pihaknya tak mau berpolemik dengan BPK. Ini penjelasannya: BPK via detikfinance
Read more »
BPK: Pencairan Dana Bagi Hasil Daerah tak Perlu Tunggu Hasil |Republika OnlinePemakaian hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar pembayaran DBH tidak relevan.
Read more »