Pemakaian hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar pembayaran DBH tidak relevan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna menegaskan, pencairan Dana Bagi Hasil dari Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah tidak perlu menunggu hasil audit BPK. Agung menyatakan, menggunakan hasil pemeriksaan BPK sebagai dasar untuk membayar DBH dari pusat ke daerah tidak relevan.
Sebagaimana diketahui, pembayaran DBH baru-baru ini menjadi polemik, khususnya DBH bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemprov meminta agar pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkeu agar segera mencairkan DBH yang kurang bayar untuk tahun 2019 yang menjadi kewajiban Kemenkeu. Pada Jumat pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan telah menyalurkan DBH kurang bayar untuk DKI Jakarta sebesar Rp 2,6 triliun. Jumlah itu sekitar 50 persen dari total DBH kurang bayar untuk DKI Jakarta sebesar Rp 5,16 triliun.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kurang Bayar DBH Jakarta, BPK: Tak Berhubungan Dengan PemeriksaanKetua BPK menyurati Menteri Keuangan terkait penyaluran kurang bayar dana bagi hasil (DBH) kepada pemerintah daerah.
Read more »
Hasil UFC 249: Justin Gaethje Hentikan Rekor 12 Laga Tak Terkalahkan Tony Ferguson - Tribunnews.comPetarung asal Amerika Serikat, Justin Gaethje berhasil merebut kejuaraan UFC kelas ringan sementara setelah mengalahkan Tony Ferguson, Minggu (10/5/2
Read more »
Hasil UFC 249: Gaethje Menang TKO Atas FergusonJustin Gaethje menang TKO atas Tony Ferguson di ronde kelima UFC 249 pada duel di VyStar Veterans Memorial Arena.
Read more »
Hasil UFC 249, Henry Cejudo Pertahankan Sabuk Juara Kelas BantamHenry Cejudo berhasil mempertahankan sabuk juara UFC kelas bantam seusai mengalahkan penantangnya, Dominick Cruz, pada UFC 249.
Read more »
AS Setujui Tes Antigen Virus Corona dengan Hasil Cepat
Read more »
PSBB Surabaya Raya: Gubernur Jatim Ungkap Fakta Baru Hasil Kajian Pakar EpidemiologiGubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan soal kebijakan PSBB Surabaya Raya dalam rangka memutus penyebaran virus corona COVID-19. PSBBSurabaya
Read more »