'Kebijakan ini justru semakin memperlihatkan bahwa KPK sangat tunduk pada kekuasaan eksekutif dan juga legislatif,' kata Kurnia.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana berpendapat, RDP yang digelar di markas KPK itu menunjukkan, KPK kini tunduk kepada DPR selaku lembaga legislatif.
"Rasanya Komjen Firli Bahuri kembali lupa bahwa Gedung KPK semestinya dipergunakan untuk kerja-kerja pemberantasan korupsi, bukan malah dijadikan tempat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat," ujar Kurnia. Menurut Kurnia, tertutupnya RDP itu mengindikasikan bahwa ada hal-hal yang ingin disembunyikan oleh DPR dan KPK."Semestinya dengan menggunakan alur logika UU KPK, DPR memahami lembaga anti rasuah itu bertanggungjawab kepada publik. Jadi, setiap persoalan yang ada di KPK, publik mempunyai hak untuk mengetahui hal tersebut," kata Kurnia.
Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengatakan, salah satu alasan RDP digelar di Gedung Merah Putih KPK adalah karena Komisi III DPR ingin melihat fasilitas-fasilitas yang dimiliki gedung tersebut.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tak Teken UU KPK, Eks Hakim Agung Sebut Jokowi Tak Langgar EtikMenurut Gayus, meski dalam situasi pro dan kontra terkait revisi UU KPK, tindakan Jokowi yang tidak menandatangani UU yang telah disahkan DPR dalam paripurna tidak melanggar etika ketatanegaraan.
Read more »
Ada Politisi Gerindra di Balik Eksportir Benih Lobster, ICW: Bentuk NepotismeICW menilai, ada nepotisme di balik keterlibatan beberapa kader Partai Gerindra dalam ekspor benih lobster.
Read more »
Tak Teken UU KPK, Benarkah Jokowi Politik Pencitraan?Menurut Jimly, Jokowi mempertimbangkan adanya demonstrasi secara besar-besaran yang dilakukan masyarakat dalam menolak revisi UU KPK tersebut.
Read more »
Jimly Asshiddiqie: Tidak Patut Presiden Tak Tandatangani UU KPK Hasil Revisi'Orang ide-nya dari presiden, inisiasinya dari presiden, DPR setuju, loh kok malah enggak diteken,' kata Jimly.
Read more »
Tak Ditandatangani Presiden Jokowi, UU KPK Tetap SahKPK tidak perlu ragu untuk menjalankan tugasnya meski UU tentang KPK belum ditandatangani Presiden Jokowi.
Read more »