Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menyatakan komisinya secara bulat menolak pemotongan anggaran kembali bagi mitra-mitra Komisi X DPR RI. DPRRI
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menyatakan komisinya secara bulat menolak pemotongan anggaran kembali bagi mitra-mitra Komisi X DPR RI, antara lain Perpusnas dan Kemenparekraf/Baparekraf yang diputuskan sepihak oleh Menteri Keuangan.
Baca Juga: “Kita masih bahas dampak pemotongan ini bagi para mitra, tiba-tiba muncul SK Menteri Keuangan yang memotong anggaran para mitra lagi, bahkan sampai dua kali lipat dari Perpres,” ujar Fikri. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini merinci, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/ MK.02 / 2020 tanggal 15 April 2020 Tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja K/L TA. 2020, anggaran Perpustakaan Nasional dipotong sebesar Rp 204,2 miliar.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi Energi DPR Jadwalkan Pengesahan Revisi UU Minerba BesokMaman mengatakan pembahasan revisi UU Minerba sudah melibatkan publik sejak dimulai pada 2015.
Read more »
Komisi X DPR Belum Setujui Pemotongan 30% Anggaran PerpusnasMewakili seluruh pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI, legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengaku prihatin terhadap pemotongan anggaran Perpusnas sebesar 30,9% itu.
Read more »
Wakil Ketua Komisi X DPR: Kok Bisa SK Menkeu Menganulir Perpres?Komisi X DPR RI secara bulat menolak pemotongan anggaran kembali bagi mitra-mitra kerjanya antara lain Perpusnas serta Kemenparekraf...
Read more »
DPR Imbau Pemerintah Efektif dalam Pengelolaan Utang NegaraMenurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terungkap kinerja pengelolaan utang negara oleh pemerintah pada 2018 hingga triwulan III 2019 belum maksimal.
Read more »
Pemerintah dan DPR Dituntut Susun Regulasi Hadapi Dampak Covid-19Fokus utamanya adalah menyelamatkan perekonomian nasional yang dikhawatirkan akan semakin terpuruk.
Read more »
DPR: Bantuan Likuiditas via Himbara Tunjukkan 'Moral Hazard'Kebijakan penyaluran bantuan likuiditas selama pandemi corona melalui Himbara, ditengarai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Read more »