Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terungkap kinerja pengelolaan utang negara oleh pemerintah pada 2018 hingga triwulan III 2019 belum maksimal.
ANGGOTA Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengimbau pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan utang. Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu memperhatikan stabilitas rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto untuk menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam menghadapi tekanan perekonomian akibat pandemi virus korona .
“Penambahan nominal utang serta peningkatan proyeksi rasio utang terhadap PDB tahun ini dapat dianggap sebagai konsekuensi logis atas kejadian luar biasa akibat pandemi . Namun, bukan berarti pengelolaan utang saat ini sudah optimal, selalu ada ruang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan,” kata Puteri dalam keterangan pers tertulisnya, Jumat .
Rasio tersebut diproyeksikan melonjak hingga 36% akibat potensi peningkatan beban utang seiring dengan prediksi dinamisnya outlook defisit anggaran sepanjang 2020. "Justru, inilah saatnya pengelolaan utang yang baik perlu ditingkatkan untuk semakin hati-hati, akuntabel, dan transparan. Tentu dengan tetap menjaga agar sesuai ambang batas rasio dan tata kelola komposisi utang yang terukur, serta memperbaiki produktivitas penggunaan utang untuk menghindari kehilangan peluang,” ujar politikus Partai Golkar itu.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Minta Pemerintah Lebih Efektif Mengelola UtangDPR meminta pemerintah meningkatkan efektivitas pengelolaan utang dan memperhatikan stabilitas rasio utang pemerintah terhadap...
Read more »
DPR imbau pemerintah tingkatkan efektivitas pengelolaan utang negara“Penambahan nominal utang serta peningkatan proyeksi rasio utang terhadap PDB tahun ini dapat dianggap sebagai konsekuensi logis atas kejadian luar biasa akibat pandemi.'
Read more »
DPR Minta Pemerintah Gandeng Cina, Investigasi Kematian ABKPolitikus PKB, Abdul Kadir Karding, mendesak pemerintah membentuk tim investigasi bersama otoritas Cina terkait kematian ABK Indonesia.
Read more »
Pemerintah dan DPR Dituntut Susun Regulasi Hadapi Dampak Covid-19Fokus utamanya adalah menyelamatkan perekonomian nasional yang dikhawatirkan akan semakin terpuruk.
Read more »
Anggota DPR apresiasi pemerintah hemat belanja guna tangani COVID-19Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin memberikan apresiasi kepada pemerintah atas langkah-langkah penghematan belanja yang ...
Read more »
DPR Minta BPJamsostek Agar Memberikan Kemudahan Pencairan JHTBPJamsostek jangan persulit pencairan JHT.
Read more »