Keputusan pemerintah menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) mendapat apresiasi dari Anggota DPR RI Fadli Zon. RUUHaluanIdeologiPancasila
jpnn.com, JAKARTA - Lewat akun Twitternya, Fadli yang juga wakil ketua umum Partai Gerindra bahkan meminta RUU yang menjadi usul inisiatif DPR ini tidak sekadar ditunda pembahasannya, tetapi harus ditarik dari program legislasi nasional. "Sikap bagus dari Pemerintah. Tak usah ditunda, langsung ditarik saja, dicabut. RUU HIP ini mendegradasi Pancasila," tulis @fadlizon, beberapa saat lalu, Selasa .Baca Juga: Pemerintah hari ini memutuskan penundaan pembahasan RUU HIP.
"Terkait RUU HIP, pemerintah menunda untuk membahasnya dan meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat. Pemerintah masih lebih fokus dulu untuk menghadapi pandemi Covid-19. Menko Polhukam dan Menkum-HAM diminta menyampaikan ini," tulis @mohmahfudmd. RUU HIP menuai kritik dari banyak pihak lantaran dianggap mendegradasi nilai Pancasila. Mulai ide Pancasila dikerucutkan jadi trisila hingga ekasila.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Fadli Zon Ungkap Lima Alasan RUU HIP Harus Dicabut |Republika OnlinePancasila tak boleh diatur oleh undang-undang, melainkan oleh Undang-Undang Dasar. Pancasila RUUHIP
Read more »
Fadli Zon Ungkap Lima Alasan RUU HIP Harus Dicabut |Republika OnlinePancasila tak boleh diatur oleh undang-undang, melainkan oleh Undang-Undang Dasar.
Read more »
Fadli Zon Ungkap Lima Alasan RUU HIP Harus Dicabut |Republika OnlinePancasila tak boleh diatur oleh undang-undang, melainkan oleh Undang-Undang Dasar.
Read more »
Fadli Zon Ungkap Lima Alasan RUU HIP Harus Dicabut |Republika OnlinePancasila tak boleh diatur oleh undang-undang, melainkan oleh Undang-Undang Dasar. Pancasila RUUHIP
Read more »
Mahfud MD: Presiden Tunda Bahas RUU Haluan Ideologi PancasilaDengan demikian pemerintah tak akan mengirimkan surat presiden (surpres) untuk memulai pembahasan RUU tersebut ke DPR.
Read more »