Ada sejumlah temuan BPK yang erplu disoroti karena menyangkut kinerja lembaga
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota DPR RI Ahmad Syaikhu mempertanyakan kinerja tiga kementerian. Pasalnya, banyak temuan yang didapat oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang berpotensi merugikan negara. Tiga kementerian tersebut yakni, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi . Syaikhu menyampaikan itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi V tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I dan II Tahun 2019 BPK RI.
Tapi menurut Syaikhu, ada beberapa temuan BPK yang perlu disoroti, karena menyangkut kinerja lembaga. Kepada Kementerian PUPR, Syaikhu menyoroti revaluasi aset di atas Rp 5 Miliar, sehingga terjadi kenaikan aset di Kementerian PUPR dari Rp 915 Triliun menjadi Rp 1.896 T. Dengan kenaikan tersebut ada pajak yang harus dibayarkan oleh kementerian PUPR sebesar Rp 98,1 Triliun."Kenaikan aset setelah revaluasi ini sangat signifikan.
Kepada Kementerian Perhubungan, Syaikhu mempertanyakan temuan strategis BPK, terkait dengan Penerimaan Negera Bukan Pajak atas kewajiban penerbitan SRUT pada APM 23 merek tahun 2017 sebanyak 5.987.772 unit kendaraan bermotor. Nilainya sebesar Rp 683.751.900.000. Per Juni 2020 jumlah rekapitulasi piutang yang telah terbayar baru 149.187.950.000 atau sebesar 21,82 persen."Piutang yang terbayar sangat rendah.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi VIII DPR Pertanyakan Kewenangan Sertifikasi Halal Kemenag Vs MUIKomisi VIII DPR menyoroti kewenangan BPJPH Kemenag dalam melakukan sertifikasi halal. BPJPH disebut masih kurang terlihat jika dibandingkan dengan MUI. Halal Kemenag
Read more »
Menteri PUPR Laporkan Temuan BPK ke Komisi V DPR RIMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, melaporkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di 2018 dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (15/7).
Read more »
Paripurna DPR Restui Doni P Joewono jadi Deputi Gubernur RIRapat Paripurna DPR merestui Doni Primanto Joewono sebagai Deputi Gubernur BI periode 2020-2025.
Read more »
Erick Thohir minta DPR RI memberikan kesempatan kepada Krakatau SteelMenteri BUMN Erick Thohir meminta kepada para anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan kesempatan kepada Krakatau Steel melalui penyetujuan usulan Dana ...
Read more »
DPR: Pembentukan Pansus Djoko Tjandra Tergantung Mayoritas |Republika OnlineSesuai mekanisme di DPR, pansus dibentuk jika mayoritas fraksi mengizinkan.
Read more »