Komisi VIII DPR menyoroti kewenangan BPJPH Kemenag dalam melakukan sertifikasi halal. BPJPH disebut masih kurang terlihat jika dibandingkan dengan MUI. Halal Kemenag
Kritik itu mengemuka dalam rapat Komisi VIII DPR dengan Kepala BPJPH Kemenag Sukoso, Selasa . Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Nanang Samodra mengatakan"Tetapi kok gaungnya masih datar-datar saja, tidak ada kesan bahwa... bahkan saya tidak dapat membedakan mana level halal yang dikeluarkan oleh BPJPH dan mana oleh MUI, karena pada kenyataannya di lapangan masih keduanya berlaku," ujar Nanang.
"Ini dalam program-program ini ada membuat lembaga pemeriksa halal, lembaga verifikasi, tapi saya melihat ada kendala. Kendala yang saya lihat bahwa kesan saya, MUI belum ikhlas, kesan, mudah-mudahan saya keliru, tapi itu yang saya rasakan, sehingga menggugat ke MK untuk bagaimana kembali ke MUI," ujar Nanang.Senada dengan Nanang, anggota Komisi VIII dari F-PDIP Samsu Niang menyoroti belum terlihatnya sepak terjang BPJPH di lapangan.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi VIII DPR Sepakat Istilah |em|New Normal|/em| tak Lagi Dipakai |Republika OnlineDPR meminta pemerintah menggunakan istilah yang mudah dipahami agar pandemi berakhir.
Read more »
Komisi VIII: Banyak Masyarakat Salah Paham soal New NormalKetua Komisi VIII menilai, banyak masyarakat tidak paham arti new normal yang sebenarnya.
Read more »
Anggota Komisi X DPR RI Salurkan APD Bagi RSUD MaumereBantuan APD yang diberikan diperuntukkan bagi tenaga medis yang bekerja di rumah sakit terutama dalam penanganan virus Covid-19 di Kabupaten Sikka.
Read more »
Anggota Komisi III DPR Cecar Dirjen Imigrasi soal Djoko TjandraArsul Sani dan Sarifuddin Suding mencecar Dirjen Imigrasi Kemenkumham terkait penerbitan paspor Djoko Tjandra.
Read more »
Komisi III DPR Cecar Dirjen Imigrasi Soal Djoko TjandraAnggota DPR Tampak menanyai Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting terkait peran imigrasi dalam kasus pelarian buronan korupsi Djoko Tjandra ke luar negeri.
Read more »
Pimpinan Komisi III DPR Minta Perbaikan Sistem Keimigrasian | Republika OnlineSIMKIM begitu penting dalam mengawasi warga negara asing yang masuk ke Indonesia
Read more »