Kemendikbud harus mengeluarkan keputusan turunan terkait pembelajaran.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi X DPR RI akan segera memanggil Menteri Pendidikan RI Nadiem Makarim. Pemanggilan itu untuk membahas teknis pembelajaran sekolah di masa kenormalan baru. "Rencananya, kita akan memanggil Kemendikbud karena kami melihat pemerintah lebih pada safety-nya dulu yang dia pikirkan," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan saat dihubungi Republika, Rabu .
Dede menekankan, Sebab, sejauh ini belum ada kurikulum atau petunjuk teknis bagi institusi atau tenaga pengajar dalam menjalankan pembelajaran di era pandemi Covid-19 ini. Dalam pembahasan ini, Dede memandang pendapat Komisi X yang membidangi pendidikan secara khusus di DPR RI penting sebagai masukan bagi Kemendikbud dalam membuat kebijakan. Maka itu, Dede mengatakan, dalam waktu dekat ini Komisi X akan segera mengatur rapat untuk memanggil Kementerian Pendidikan.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi X DPR Apresiasi Nadiem Utamakan Keselamatan SiswaHetifah menuturkan, pemenuhan syarat pembukaan [sekolah](4280470 '') di daerah zona hijau juga akan menjadi tantangan tersendiri.
Read more »
Pemerintah tunda bahas RUU Haluan Ideologi Pancasila dengan DPRSoal penundaan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila dengan DPR, Menkopolhukam Mahfud MD menyebut bahwa pemerintah 'meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat.'
Read more »
Ikut Pemerintah, DPR Akan Tunda Bahas RUU HIPWakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menghormati keputusan pemerintah menunda pembahasan RUU HIP. DPR, kata dia, ikut keinginan pemerintah.
Read more »
Yanuar DPR: RUU HIP Harus Dirombak TotalRancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang tengah dibahas di Badan Legislasi DPR, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. RUUHIP
Read more »
Polemik RUU HIP, HNW: Baleg DPR Harus Pertimbangkan Penolakan PublikHidayat Nur Wahid menyebut penetapan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang dilakukan secara kontroversial, mendapat penyikapan kritis, bahkan penolakan dari berbagai kelompok masyarakat. MPR
Read more »
Wantim MUI: DPR dan Pemerintah Harus Dikawal |Republika OnlineWantim MUI melihat DPR dan Pemerintah kerap membuat undang-undang saat publik lengah.
Read more »