MA bisa saja kembali membatalkan perpres yang isinya menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, Presiden Joko Widodo bisa dibuat malu atas keputusannya menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Jaminan Kesehatan. Alasannya, Mahkamah Agung bisa saja kembali membatalkan perpres yang isinya menaikkan iuran BPJS Kesehatan itu. Baca Juga "Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sudah dibatalkan MA setelah digugat masyarakat.
Karena itu, Saleh meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Menurut dia, dalam berbagai pertemuan baik di internal, antar komisi, hingga bersama pimpinan DPR, Komisi IX sudah menyampaikan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan termasuk alternatif selain menaikkan iuran yang ditawarkan sendiri oleh Menteri Kesehatan sebagai wakil pemerintah.
"Secara hukum Perpres ini jelas bermasalah. Kedudukan Perpres ini tumpang tindih dengan Perpres Nomor 75 tahun 2019 yang masih berlaku," kata Mulyanto, Kamis . "Dengan angka segitu itu yang memang punya prospek sustainability, keberlanjutan pengelolaan BPJS itu. Memang mereka dari Kementerian Keuangan mengatakan perhitungan itu juga sudah memperhitungkan terkait dengan ability to pay dalam melakukan pembayaran," kata Abetnego di Jakarta, Kamis.
"Paket di perpres yang baru adalah upaya untuk perbaikan keseluruhan sistem JKN , jadi dari kami sendiri di dalam diskusi memperkuat upaya perbaikan tata kelola dari JKN kita," tutur Abetnego.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR: Relaksasi Masjid Harusnya Bisa di RT Bebas CoronaKetua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai relaksasi di rumah ibadah bisa dilakukan di rukun tetangga yang bebas virus corona.
Read more »
Komisi IX DPR Soroti Pelonggaran PSBB di Indonesia: Bisa Jadi PSBK'Saya khawatir pelonggaran ini kalau dilakukan definisi PSBB itu berubah, misal kalau dikurangin, itu bukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), itu jadi pembatasan sosial berskala kecil (PSBK),' kata Saleh Partaonan Daulay. PSBB
Read more »
Jokowi Kirim 31 Nama Calon Dubes ke DPR, PKS Sindir 'Bagi-bagi Kue Kemenangan' untuk RelawanDari daftar tersebut, terdapat nama-nama relawan dan politikus dari partai politik pendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 silam.
Read more »
Naikkan BPJS, Anggota DPR Nilai Jokowi Permaikan Rakyat |Republika OnlineKenaikan BPJS Kesehatan saat pandemi Covid-19 dinilai telah mempermainkan hati rakyat
Read more »
Wakil Ketua Komisi IX DPR Kecewa Jokowi Naikkan Lagi Iuran BPJS KesehatanSeakan-akan pemerintah tidak peka terhadap situasi yang dialami masyarakat akibat pandemi Covid-19.
Read more »
DPR Sebut Kenaikan Iuran BPJS Kembali Berpotensi Dibatalkan MAAnggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang kedua kalinya diyakini bakal dibatalkan...
Read more »