Wakil Ketua Komisi IX DPR Kecewa Jokowi Naikkan Lagi Iuran BPJS Kesehatan

United States News News

Wakil Ketua Komisi IX DPR Kecewa Jokowi Naikkan Lagi Iuran BPJS Kesehatan
United States Latest News,United States Headlines
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 52 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 24%
  • Publisher: 68%

Seakan-akan pemerintah tidak peka terhadap situasi yang dialami masyarakat akibat pandemi Covid-19.

, kurang beretika, ketika dalam situasi rakyat sangat susah di pandemi," kata Nihayatul kepada wartawan, Kamis .

Ia memandang pemerintah seperti sedang mempermainkan masyarakat karena tidak memberikan kepastian kesehatan.Jokowi Naikkan Iuran BPJS di Tengah Pandemi: Dinilai Tentang Putusan MA, Tak Peka, hingga Akan Digugat Lagi"Kemarin April sudah membayar kenaikan, lalu Mei ini mereka mengakumulasi kenaikan dengan hanya menambah sisanya, jadi April, Mei, Juni sesuai dengan iuran yang lama. Tapi selanjutnya harus membayar iuran yang baru," ucapnya.

Menurut Nihayatul, meski kenaikan mula-mula berlaku bagi peserta kelas 1 dan kelas 2 yang dianggap mampu, tetapi saat ini tak sedikit masyarakat yang mampu itu turut kehilangan pekerjaan karena pandemi Covid-19."Pemerintah tidak boleh egois untuk menaikkan seperti ini. Psikologi masyarakat harus dipikirkan," ucap Nihayatul.

"Kondisi masyarakat yang Covid-19, jelang Lebaran, tertekan sangat lama di rumah, ini ditambah masalah BPJS Kesehatan yang cenderung tidak konsisten. Ini membingungkan dan bikin resah masyarakat," kata dia.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

kompascom /  🏆 9. in İD

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wakil Ketua Komisi IX Desak Pemerintah Cabut Perpres Kenaikan Iuran BPJSWakil Ketua Komisi IX Desak Pemerintah Cabut Perpres Kenaikan Iuran BPJSWakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Ansory Siregar meminta pemerintah mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor...
Read more »

Alasan Ketua Komisi VIII DPR Minta Relaksasi Rumah Ibadah |Republika OnlineAlasan Ketua Komisi VIII DPR Minta Relaksasi Rumah Ibadah |Republika OnlineKetua Komisi VIII DPR mempertimbangkan psikologi masyarakat untuk beribadah.
Read more »

Komisi I Keluarkan Rekomendasi Pemberhentian Ketua Dewas TVRIKomisi I Keluarkan Rekomendasi Pemberhentian Ketua Dewas TVRISurat itu dikeluarkan Senin 11 Mei 2020.
Read more »

Antisipasi Potensi Lonjakan Pasien Covid-19 di Daerah, Begini Saran Wakil Ketua MPRAntisipasi Potensi Lonjakan Pasien Covid-19 di Daerah, Begini Saran Wakil Ketua MPRBelum meratanya kelengkapan fasilitas sejumlah rumah sakit di daerah, menurut Rerie, akan menimbulkan masalah serius dalam penanganan wabah Covid-19 di Tanah Air. MPRRI
Read more »

Bela Anies, Wakil Ketua DPRD Minta Wamendes Tak Asal NgomongBela Anies, Wakil Ketua DPRD Minta Wamendes Tak Asal NgomongPernyataan Wamendes Budi Arie soal data bansos Jakarta ngawur dianggap tendensius, bernunsa politis, dan tidak berdasarkan fakta.
Read more »

Masuk Bulan Ketiga Pandemi, Wakil Ketua IDI: Dampak dari Regulasi Pemerintah Masih DinantiMasuk Bulan Ketiga Pandemi, Wakil Ketua IDI: Dampak dari Regulasi Pemerintah Masih DinantiPandemi Covid-19 akan cepat teratasi bila pemerintah mampu mempercepat tes massal PCR secara masif. Karena jika tidak, maka proses tracing akan terganggu.
Read more »



Render Time: 2025-03-05 04:12:18