'Ikut pemerintah. Karena RUU tidak akan bisa dibahas tanpa persetujuan pemerintah,' ujar Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, dalam keterangannya, Rabu, (17/6).
DPR RI mengatakan akan mengikuti keputusan pemerintah untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluaan Ideologi Pancasila . Hal itu karena pembahasan RUU tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi pemerintah.
Azis mengatakan nantinya keputusan penundaan tidak akan memerlukan rapat resmi. Karena saat ini RUU HIP baru berada pada tahap harmonisasi.Seperti diketahui, pemerintah secara resmi memutuskan untuk menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila . Dengan demikian pemerintah tak akan mengirimkan surat presiden untuk memulai pembahasan RUU tersebut ke DPR.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Muhammadiyah Minta DPR Ikuti Publik untuk Hentikan RUU HIPMuhammadiyah telah bertemu dengan Wapres Ma'ruf Amin membahas soal RUU HIP.
Read more »
Ikuti Pemerintah, Wakil Ketua DPR Nyatakan Pembahasan RUU HIP DitundaMeskipun ditunda, keputusan penghentian pembahasan RUU Haluan Ideologi Negara berada di tangan badan legislasi DPR karena...
Read more »
DPR Akan Lanjutkan Pembahasan RUU Cipta Kerja hingga RUU Pelindungan Data PribadiDPR telah memiliki sejumlah agenda strategis, antara lain melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja dan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.
Read more »
Syarief Hasan minta DPR tidak lanjutkan pembahasan RUU HIPWakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta DPR RI tidak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan mengeluarkan RUU ...
Read more »
Demokrat Desak DPR Tak Lanjutkan Pembahasan RUU HIPDemokrat Desak DPR Tak Lanjutkan Pembahasan RUU HIP. Indonesia hari ini juga tidak memerlukan RUU HIP, selain karena memiliki banyak masalah di hampir semua pasalnya
Read more »
Pemerintah Minta DPR Tunda Pembahasan RUU HIPMenko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Read more »