Wakil Ketua MPR itu juga meminta DPR RI mengeluarkan RUUHIP dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 karena memiliki banyak masalah di dalam muatannya.
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww/pri.
Menurut dia, masalah yang paling mendasar dari RUU HIP adalah prinsip dasar Pancasila dalam RUU HIP yang berbeda dengan prinsip dasar yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Syarief menegaskan bahwa tidak dimasukkannya TAP MPRS No. XXV tahun 1966 dalam konsideran RUU HIP ditambah banyaknya muatan yang bermasalah, multitafsir, dan terkesan tendensius telah memicu penolakan dari berbagai kalangan masyarakat.
Politikus Partai Demokrat itu menilai prinsip pertama dalam RUU HIP hanya menyebut Ketuhanan yang akan membuka corong masuknya politeisme yang bertentangan dengan sila pertama Pancasila."Prinsip kedua hanya menyebut Kemanusiaan yang berbeda dengan sila kedua Pancasila sebab mengabaikan keadilan dan keberadaban sehingga dapat mendistorsi Pancasila," ujarnya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan Minta Pembahasan RUU HIP DihentikanWakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengulas pasal-pasal di RUU HIP yang disorot sejumlah elemen masyarakat. MPRRI
Read more »
Syarief Hasan Minta Pembahasan RUU HIP tak Dilanjutkan |Republika OnlinePrinsip dasar Pancasila dalam RUU HIP berbeda dengan Pembukaan UUD NRI 1945.
Read more »
DPR Akan Lanjutkan Pembahasan RUU Cipta Kerja hingga RUU Pelindungan Data PribadiDPR telah memiliki sejumlah agenda strategis, antara lain melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja dan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.
Read more »
BPIP Agendakan Pertemuan Dengan DPR Bahas RUU HIP |Republika OnlinePertemuan dilakukan guna mendapatkan penjelasan lebih dalam terkait RUU HIP.
Read more »
DPR |em|Ngotot |/em|Bahas RUU HIP, MUI: Jangan Aduk Emosi |Republika OnlineMUI meminta DPR RI membatalkan pembahasan RUI HIP.
Read more »
Polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila: Ditolak kelompok Islam, dikritik partai di DPRRUU Haluan Ideologi Pancasila yang digagas DPR mendapat penolakan dari kelompok Islam dan dikritik sejumlah partai di DPR. Pengamat politik memperingatkan bahwa beleid itu berpotensi digunakan sebagai alat untuk “memukul” ideologi lain.
Read more »