Pembentukan Komisi Independen ini diketahui juga diterapkan di Malaysia dan Singapura.
perlu diatur dalam RUU PDP untuk melindungi data pribadi masyarakat yang rawan disalahgunakan baik dari korporasi dan pemerintah.
Ia mencontohkan, saat membuat Surat Izin Mengemudi , negara tidak diizinkan meminta informasi lain yang tidak berkaitan dengan SIM.Senada dengan Edmon, Ketua Cyber Law Center Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Sinta Dewi Rosad mengatakan, idealnya dalam RUU Perlindungan Data Pribadi mengatur pembentukan Komisi Independen.
Namun, komisi tersebut semakin banyak menampung kasus data pribadi sehingga pemerintah setempat menjadikan lembaga independen.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Yasonna Bikin Kesal, Komisi II DPR Siapkan Teguran lewat PresidenKomisi II DPR memutuskan melayangkan surat teguran kepada Menkumham lewat Presiden Jokowi karena dianggap tidak menghargai...
Read more »
Dukung Kinerja, Komisi III Akan Ajukan Revisi UU KejaksaanKomisi III DPR akan mengajukan revisi UU terhadap UU nomor 16 tahun 2014 tentang Kejaksaan Agung bisa dimasukkan ke Program Legislasi Nasional Prioritas 2021.
Read more »
Lambannya Pencairan Anggaran Kesehatan Covid-19, Komisi IX Dukung Sikap PresidenPAN memuji sikap Presiden Jokowi yang berani membuka permasalahan rendahnya penyerapan anggaran ke hadapan publik.
Read more »
Bela Menkes Terawan, Komisi IX DPR Sebut Jokowi Dapat Masukan yang SalahKomisi IX DPR mengklarifikasi soal tudingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rendahnya realisasi penanganan pandemi COVID-19 di bidang kesehatan yang hanya terserap 1,53% dari alokasi Rp75 triliun.
Read more »