Sejumlah warga meminta polemik pembentukan Pansus COVID-19 di DPRD Kota Surabaya, Jatim, dihentikan. Corona
jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah warga meminta polemik pembentukan Pansus COVID-19 di DPRD Kota Surabaya, Jatim, dihentikan dan berharap anggota dewan membantu warga yang kini kesusahan dampak dari pandemi COVID-19. "Saya berharap bantuan untuk masyarakat terdampak seperti saya ini segera diturunkan. Tidak perlu ribut-ribut. Pokoknya cepat karena kondisinya seperti ini," kata Tiyah, warga Pakis Gang 2 Surabaya, Senin .
Baca Juga: Ia menilai pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Surabaya Raya membuat penghasilan para pekerja harian seperti dirinya menurun drastis, bahkan tidak ada sama sekali. Hal sama juga dikatakan warga Pakis lainnya, Yani. Wanita yang menggantungkan hidupnya pada UMKM kerajinan ini mengkritisi polemik Pansus COVID-19 di DPRD Surabaya yang tidak berkesudahan.Baca Juga: "Saya tidak ngerti pansus itu apa. Tapi menurut saya yang penting bantuan.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota DPRD NasDem Minta Pasien Covid-19 Jangan DidiskriminasiKetua Fraksi NasDem DPR Papua Barat itu mengatakan, harus memastikan pasien korona akan sembuh karena sudah terbukti di Papua Barat.
Read more »
Anggota DPRD DKI Kembali Desak Anggaran Formula E Dialihkan untuk Atasi Covid-19Pemprov DKI Jakarta diminta segera menarik kembali anggaran Formula E yang telah dibayarkan.
Read more »
Ketua DPRD Gerah Pemprov DKI Sibuk Urus Anggaran Beli Tanah Saat CoronaPrasetio meminta Komisi C DPRD DKI untuk mengevaluasi usulan tersebut. Sebab dia menilai saat ini hal terpenting yakni penanggulangan dampak virus Corona.
Read more »
DPRD DIY Desak Pemda Perbanyak Rapid Test hingga Pusat KeramaianDPRD DIY Pemda DIY melakukan rapid test di pasar hingga pusat-pusat keramaian. Hal itu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di DIY. DIY RapidTest
Read more »
Pandemi Corona, DPRD DKI: THR PJLP Harus DibayarkanTak ada alasan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk tidak membayarkan THR bagi tenaga PJLP di seluruh organisasi perangkat daerah...
Read more »
Ketua DPRD DKI Heran Ada Anggaran Konsumtif di Tengah PandemiAnggaran tersebut adalah pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau hutan di DKI Jakarta dari Dinas Kehutanan DKI yang semula Rp400 miliar menjadi Rp374 miliar.
Read more »