Prasetio meminta Komisi C DPRD DKI untuk mengevaluasi usulan tersebut. Sebab dia menilai saat ini hal terpenting yakni penanggulangan dampak virus Corona.
Liputan6.com, Jakarta Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengaku pihaknya mendapatkan laporan adanya anggaran konsumtif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perubahan anggaran mendahuli perubahan APBD 2020.
Lalu anggaran tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp 25,940 miliar sehingga menjadi Rp 374,059 miliar. Kemudian anggaran untuk pengadaan tanah Dinas Bina Marga sebesar Rp 577,470 miliar kemudian dikurangi sebesar Rp 230,988 miliar sehingga menjadi Rp 346,482 miliar. 2 dari 3 halamanAnggaran Masyarakat Lebih PrioritasSementara itu, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jupiter menilai pengadaan pembelian tanah oleh kedua Dinas DKI bukanlah hal yang mendesak dan belum bermanfaat saat pandemi Corona.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ketua DPRD DKI Heran, Kok Pemprov Tetap Belanja Konsumtif di Perubahan APBD 2020 - Tribunnews.comKetua DPRD DKI Heran, Kok Pemprov Tetap Belanja Konsumtif di Perubahan APBD 2020 matalokal via tribunnews
Read more »
DPRD DKI Desak Gubernur Anies Tetap Berikan THR untuk HonorerBerharap Gubernur Anies bisa memberikan kebahagiaan kepada pegawainya, bukan hanya PNS tetapi juga honorer yang sangat merasakan dampak pandemi ini. Dprd
Read more »
DPRD Puas Dengan Bansos DKI Jakarta Tahap DuaWakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, mengapresiasi isi paket bantuan sosial atau bansos tahap dua dari Pemerintah Provinsi DKI. Zita pun memuji kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Read more »
DPRD DKI: Perbankan Diminta Perhatikan Nasabah Terdampak Covid-19Dalam kondisi darurat Covid-19 ini, iklim ekonomi melambat, dan penghasilan masyarakat anjlok.
Read more »
DPRD DKI Jakarta Pertanyakan Pembelian Tanah Rp700 MiliarPembelian tanah oleh Dinas Pertamanan dan Bina Marga DKI Jakarta mendapat sorotan wakil rakyat. Pembelian tanah itu dinilai...
Read more »
KPK Perpanjang Masa Penahanan Ketua DPRD Muara EnimPenahanan keduanya diperpanjang untuk 40 hari ke depan terhitung sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020.
Read more »