BPK bakal turut menyoroti pengelolaan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilaksanakan pemerintah.
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan atau Salah satunya soal pemberian dana talangan modal kerja untuk sejumlah badan usaha milik negara senilai Rp 19,65 triliun.“Harus diingat bahwa dana talangan ini berbeda dengan penyertaan modal negara , sehingga wajib dikembalikan,” ujar Anggota III BPK RI, Achsanul Qosasi kepada Tempo, Selasa 9 Juni 2020. Pemerintah akan memberikan dana talangan modal kerja kepada lima BUMN yang kinerjanya dinilai terdampak Covid-19.
“Karena selama menggunakan uang negara pasti tidak akan lepas dari audit BPK,” ujarnya. Tak hanya lembaga auditor negara, Komisi Pemberantasan Korupsi turut masuk mengawal pelaksanaan seluruh program PEN, termasuk pemberian dana talangan untuk BUMN. “Kami ikut mengawal sejak awal, dan sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo,” kata Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Sebut Setneg Minta 3 Kementerian Tindak Lanjuti Rekomendasi KPK Terkait BPJS KesehatanSetneg telah meminta tiga kementerian untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK terkait defisit BPJS Kesehatan.
Read more »
BPK Wanti-wanti Pemerintah Agar PEN Tak Jadi Seperti BLBI atau CenturyBPK ingatkan pemerintah agar kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tahun 1998 dan kasus Bank Century tahun 2008 tak kembali terulang.
Read more »
Ketua BPK Berharap IPKN Dukung Peningkatan Kinerja Pemeriksa |Republika OnlineKetua BPK lantik Ketua IPKN wilayah Barat, Tengah dan Timur periode 2020-2023
Read more »
Corona, BPK Ingatkan Potensi Kebocoran Dana Pemulihan EkonomiBPK mengingatkan pemerintah untuk menghindari penyelewengan anggaran seperti yang terjadi pada kasus BLBI dan Bank Century.
Read more »
Konon Sudah Ada Respons dari Pak Jokowi untuk Rekomendasi KPK soal Defisit BPJS KesehatanKPK menyatakan rekomendasinya tentang upaya menekan defisit BPJS Kesehatan telah memperoleh respons dari pemerintah. BPJS
Read more »
Jokowi Minta 3 Kementerian Lakukan Saran KPK soal BPJS KesehatanKomisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Presiden Joko Widodo melalui Sekretariat Negara telah mengirimkan surat ke tiga kementerian untuk melaksanakan rekomendasinya dalam mengatasi BJPS Kesehatan.
Read more »