KPK menyatakan rekomendasinya tentang upaya menekan defisit BPJS Kesehatan telah memperoleh respons dari pemerintah. BPJS
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan rekomendasinya tentang upaya menekan defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan telah memperoleh respons dari pemerintah. Menurut pelaksana tuga Juru Bicara KPK Ipi Maryati, pemerintah melalui kementerian terkait akan segera mempelajari rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo itu. "Sekretariat Negara meminta tiga kementerian menindaklanjuti rekomendasi KPK," kata Ipi melalui layanan pesan, Senin .
"Dalam surat tersebut Setneg meminta ketiga kementerian itu menindaklanjuti rekomendasi KPK terkait defisit BPJS Kesehatan sesuai kewenangan masing-masing," kata dia. Ipi melanjutkan, KPK menghargai langkah yang telah dilakukan pemerintah itu. Oleh karena itu lembaga antirasuah tersebut segera mengagendakan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait guna membahas langkah selanjutnya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KPK Sebut Setneg Minta 3 Kementerian Tindak Lanjuti Rekomendasi KPK Terkait BPJS KesehatanSetneg telah meminta tiga kementerian untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK terkait defisit BPJS Kesehatan.
Read more »
Jokowi Tindaklanjuti Rekomendasi KPK tentang BPJS KesehatanJokowi memerintahkan Menko PMK, Menkes, dan Mendagri menindaklanjuti rekomendasi KPK soal BPJS Kesehatan.
Read more »
Jokowi Minta 3 Kementerian Lakukan Saran KPK soal BPJS KesehatanKomisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Presiden Joko Widodo melalui Sekretariat Negara telah mengirimkan surat ke tiga kementerian untuk melaksanakan rekomendasinya dalam mengatasi BJPS Kesehatan.
Read more »
Investigasi: Penyebab Sebenarnya BPJS Kesehatan Selalu DefisitPemerintah menaikkan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk segmen pekerja informal yang tidak menerima upah rutin hampir 100 persen. Tujuannya untuk menambal defisit BPJS yang menganga Rp 15,5 triliun tahun lalu. Selain kenaikan tarif ketika pandemi yang membuat peserta makin tak bisa membayar iuran, banyak kebocoran dalam sistem layanan asuransi kesehatan nasional ini. Dari data pasien yang kisruh, kecurangan rumah sakit menaikkan kelas, hingga diagnosis dokter yang memilih tindakan paling mahal akibat tak ada pedoman penanganan penyakit pasien. Jika kekacauan ini dapat dibereskan, BPJS bisa menghemat Rp 47,59 triliun setahun dari sekitar Rp 100 triliun pembayaran klaim.
Read more »
Penjelasan Mantan Menkes Nila Moeloek Soal Berbagai Masalah di BPJS KesehatanWawancara mantan Menteri Kesehatan Nila Moeloek soal berbagai masalah yang merundung BPJS Kesehatan di zamannya yang masih terjadi hingga kini.
Read more »
KPK pastikan kegiatan penyidikan untuk Nurhadi sesuai aturan hukum'Tidak pernah penyidik KPK membawa yang bersangkutan untuk pemeriksaan di luar Gedung Merah Putih KPK sebagaimana yang disampaikan Neta S. Pane (Ketua Presidium Indonesia Police Watch/IPW),' kata plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri. KPK korupsi
Read more »