BP Jamsostek menyatakan permintaan diajukan karena dana jaminan hari tua diperlukan pekerja untuk melangsungkan hidup layak setelah kerja.
"Filosofi dasar jaminan sosial ini adalah pemberian kehidupan dasar yang layak dan bermartabat, jangan sampai ketika diambil dikenakan pajak 5 persen," ucap Agus dalam rapat dengar pendapat di komisi IX, Rabu .
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
JPU Banding atas Putusan Dua Mantan Petinggi BP Migas di Kasus Kondensat“JPU masih menyatakan upaya hukum banding karena putusan belum sesuai harapan JPU,” kata Ali.
Read more »
Dana JHT di BPJamsostek Tak Bisa Dialihkan ke TaperaMenaker Ida Fauziyah menegaskan meski pekerja terdaftar sebagai peserta program BP Jamsostek, mereka wajib membayar pungutan program Tapera.
Read more »
Kemenkeu: Dokumen dan verifikasi hambat pencairan anggaran COVID-19Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan masalah kelengkapan dokumen dan verifikasi data menjadi beberapa faktor utama yang menghambat pencairan anggaran ...
Read more »
Kasus Suap PT WAE, Tiga Pegawai Pajak Divonis BerbedaMajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis tiga eks pegawai Ditjen Pajak, Kemenkeu dengan hukuman pidana berbeda.
Read more »
Mulai 1 Agustus, Produk Netflix Dkk Kena Pajak 10 PersenDJP Kemenkeu akan mulai menarik pajak digital 10 persen dari enam perusahaan termasuk Google, Netflix dan Spotify.
Read more »
Penjelasan Kemenkeu soal Ratusan Pensiunan PNS Tak Bisa Cairkan Tabungan RumahPerubahan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) menjadi BP Tapera menjadikan proses pencairan tabungan terhambat
Read more »