RUU LLAJ diminta segera dibahas Baleg.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi V DPR Syarif Abdullah mendesak agar RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan segera dibahas di tingkat Badan Legislasi DPR. Pimpinan Komisi V DPR beralasan, selain sudah cukup lama diwacanakan untuk direvisi, perkembangan zaman juga terus menuntut adanya penyesuaian regulasi mengenai moda transportasi dan infrastrukturnya.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi semakin hari terus merongrong adanya perubahan regulasi terkait moda transportasi dan moda LLAJ lainnya. Jika tidak ada progres dalam pembahasan mengenai revisi RUU ini maka perikehidupan LLAJ kita akan selalu tertinggal. Akibatnya, berbagai efek negatif akan menyertainya.
Politisi dari daerah pemilihan Kalimantan Barat ini lebih jauh manambahkan, kebutuhan revisi RUU LLAJ tidak hanya bentuk dari penyesuaian terhadap zaman yang berubah. Revisi menurutnya merupakan juga wujud dari upaya untuk menunaikan amanat konstitusi, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bentuk dari keadilan sosial itu tidak hanya diaturnya moda transportasi daring, misalnya akan tetapi juga pemenuhan aspek keadilan dalam pembangunan jalan di Tanah Air. Demikian juga aspek-aspek lain seperti adminitrasi dalam kendaraan seperti SIM, STNK, hingga BPKB.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
RUU Ciptaker Dinilai Bisa Atasi Masalah Hambatan Investasi |Republika OnlineMasalah hambatan investasi dinilai bisa diatasi dengan RUU Ciptaker.
Read more »
RUU Cipta Kerja Atur Libur Hanya Sehari Per Pekan, Kelompok Buruh: Mirip PerbudakanIlham mengatakan, waktu jam kerja yang diatur dalam RUU Cipta Kerja tersebut membuat para pekerja terhambat dalam menikmati penghasilan. Sehingga mereka bekerja hanya untuk bertahan hidup | Nasional
Read more »
RUU Cipta Kerja Dinilai Akomodasi Semua KepentinganPemerintah dan DPR dinilai berupaya akomodasi semua kepentingan dalam RUU Cipta Kerja.
Read more »
Kajian Amnesty Terkait RUU Cipta Kerja: Hilangnya Hak Cuti Berbayar hingga Turunnya UpahMenurut Amnesty International, terdapat tujuh pasal yang dianggap bermasalah dan rawan bagi eksistensi pekerja.
Read more »
RUU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR Akomodasi Semua PihakDPR dan pemerintah mencoba mengambil jalan tengah karena tidak mungkin aspirasi dari pengusaha diakomodasi semua, begitu pula aspirasi dari serikat pekerja.
Read more »
Catatan KoDe Inisiatif soal Penghapusan Sejumlah Hak Pekerja dalam RUU Cipta KerjaLembaga Riset Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif menyoroti sejumlah penghapusan hak-hak pekerja dalam omnibus law RUU Cipta Kerja.
Read more »