Diusir Paksa Satpol PP, Wanda Hamidah Ternyata Tempati Rumah Japto Ketum PP
Pemerintah Kota Jakarta Pusat angkat bicara soal konflik pengosongan paksa rumah milik keluarga eks Anggota DPR RI, Wanda Hamidah. Bangunan kediaman tersebut ternyata dimiliki oleh Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bagian Hukum Pemkot Jakpus Ani Suryani. Ani menyebut keluarga Wanda Hamidah hanya memiliki surat izin penghunian atas lahan dan bangunan yang berlaku hingga 2012 silam.Ani mengatakan, lahan tersebut bukanlah milik Pemerintah Daerah DKI meski sudah rutin dibayarkan. Rencananya memang tanah bangunan itu akan diberikan kepada yang memiliki surat resmi. “Bukan aset pemda juga, tadinya ada HGB sampai tahun 1990 habisnya, pada saat HGB tidak diperpanjang itu kembali jadi tanah negara,” tuturnya. Japto, kata Ani, membeli properti tersebut pada tahun 2012. Karena itu, Japto sudah menjadi pemilik resmi atas lahan tersebut di tahun yang sama. Meski sudah lewat 10 tahun, mediasi untuk penyelesaian masalah ini dianggapnya tak pernah berhasil karena penghuni saat ini tak kooperatif.Sebelumnya, postingan terbaru artis Wanda Hamidah di Instagram pada Kamis menuai sorotan. Bagaimana tidak, dia menyebut rumah miliknya dan para tetangganya mendadak direbut paksa.Wanda Hamidah pun meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo hingga Kaporli Listyo Sigit Prabowo terkait kasus ini. "Kami mohon perlindungan hukum kepada Pak @jokowi Pak @aminuddin.maruf Pak @mohmahfudmd Pak @kapolri_indonesia atas tanah dan rumah yang kamu tinggali dari tahun 1960,""Dari dugaan kesewenang-wenangan yang dilakukan Walikota Jakarta Pusat atas perintah Gubernur DKI Jakarta yang tiga hari selesai masa jabatannya,"Dia mengaku dipaksa buat mengosongkan rumahnya. Bahkan sudah ada buldozer dan truk yang siap merobohkan bangunan."Mengirim buldozer, truk-truk dan banyak lagi lainnya tanpa melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,"Tidak menunggu lama, postingan tersebut langsung ramai komentar netizen. "Tanpa putusan PN, bawa aparat dan walikota dalam urusan sengketa tanah, dan ini memang hukum privat, kelihatan banget gak make sense,""Ibu wali kotanya parah bangett sampai ikut ke lapangan, itu urusan privat,"
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Article headlineGELORA.CO - Pemerintah Amerika Serikat mengundang dua mahasiswa magister Ilmu Kepolisian Universitas Airlangga (Unair) ke markas besar Feder...
Read more »
Article headlineGELORA.CO - Pegiat media sosial yang juga merupakan dosen Universitas Indonesia Ade Armando (AA) dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota (Polres...
Read more »
Article headlineGELORA.CO - Pengacara Taruli Simanjuntak melayangkan somasi kepada Pendeta Gilbert Lumoindong mengenai pernyataan tentang Brigadir Noprians...
Read more »
Article headlineGELORA.CO - Rizky Billar akhirnya datang memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa terkait kasus kekerasan d...
Read more »
Article headlineGELORA.CO - Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta terpilih Heru Budi Hartono mengatakan bakal meneruskan program pengendalian banjir dengan ...
Read more »
Article headlineGELORA.CO - Insentif kepada investor Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ditawarkan pemerintah berupa perizinan hak guna bangunan (HGB) hingga 16...
Read more »