Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu akan memasukan aturan mengenai penggunaan teknologi informasi khususnya terkait rekap elektronik atau 'e-rekap'.
"Namun kami baru memasukkan terkait pilkada. Saya perlu sampaikan bahwa sebagian besar fraksi ingin pilkada dilakukan normalisasi kembali. Misalnya 2020 tetap pilkada nanti 2025 pilkada lagi, 2022 ada pilkada sesuai jadwal yang ada lalu pilkada lagi di 2027," ujarnya.
Saan mengatakan kalau misalnya nanti akan dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan, itu tidak dilakukan di 2024 namun di 2027 agar tidak ada masa jabatan dari kepala daerah yang berkurang. Karena itu dia menginginkan seluruh kepala daerah seperti gubernur, bupati/walikota, masa jabatannya adalah 5 tahun.
Selain itu menurut dia, Komisi II DPR juga berkepentingan untuk bisa mendapatkan masukan dengan cara membuka ruang partisipasi publik guna memberikan masukan dalam pembahasan RUU Pemilu. Misalnya Fraksi Nasdem sudah beberapa kali baik secara langsung sebelum pandemi COVID-19 melibatkan kelompok di luar partai dan ketika pandemi kami juga meminta masukan dengan diskusi virtual para penggiat pemilu.
Langkah itu menurut dia merupakan hal penting agar UU Pemilu yang dihasilkan DPR bukan produk hukum yang eksklusif namun melibatkan partisipasi publik secara masif dalam penyusunannya. Dia menilai hal itu penting karena UU Pemilu bukan hanya mengikat partai politik namun semua pihak untuk membangun demokrasi yang sehat dan berkualitas.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Forum Sekjen Kritik RUU Pemilu: Puluhan Juta Suara bakal HangusMenurut Gede, RUU Pemilu akan mengancam kenusantaraan. Bahkan, Indonesia akan diatur dan dikuasai oleh warga dari daerah berpenduduk padat.
Read more »
Forum Sekjen Tolak RUU Pemilu: Kita Semua KecolonganMereka berpendapat RUU Pemilu yang tengah dibahas DPR telah mengubah sistem pemilu proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.
Read more »
DPR: Keserentakan Pemilu mengacu Putusan MKDari enam alternatif varian Pemilu serentak, mayoritas anggota Komisi II DPR setuju dengan alternatif pertama yaitu pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan presiden.
Read more »
4 Pasal Keberpihakan Bagi UMKM Diusulkan dalam RUU Cipta KerjaHal tersebut semata untuk memastikan bahwasanya RUU ini benar-benar berpihak pada usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Read more »
Andi Akmal: RUU Cipta Kerja Harus Mendorong Kemandirian PanganAnggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan RUU Cipta Kerja mesti mendukung penguatan logistik dan distribusinya sehingga kemandirian pangan dapat terwujud. DPRRI
Read more »