Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan RUU Cipta Kerja mesti mendukung penguatan logistik dan distribusinya sehingga kemandirian pangan dapat terwujud. DPRRI
jpnn.com, JAKARTA - Wabah Covid-19 yang melanda seluruh dunia telah membuat kaget hampir seluruh negara, tidak memandang negara miskin, berkembang maupun maju. Semua terdampak covid-19. Virus ini menembus batas geografi, demografi, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, keamanan pertahanan Negara. Virus ini tanpa izin paspor masuk ke hampir seluruh dunia tidak memandang status sosial.
Saya perlu menyuarakan, bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini akan menjadi sebuah regulasi besar yang menjadi sandaran New Normal akibat wabah covid-19. Optimalisasi sumber daya dalam negeri terutama pangan, itu harus dihasilkan dari dalam negeri,” seru Akmal. Seperti dipahami oleh banyak kalangan, RUU Omnibus Law Cipta kerja ini telah membuat publik merasa khawatir jika seandainya RUU ini disetujui menjadi Undang-Undang.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Baleg DPR Bahas Klaster Perlindungan UMKM RUU Cipta KerjaPembahasan RUU Cipta Kerja terkait klaster UMKM harus memberikan manfaat dengan lingkup yang sangat luas dan diharapkan mendorong kemajuan UMKM di Indonesia.
Read more »
Baleg Matangkan Insentif UMKM di RUU Cipta KerjaBADAN Legislasi (Baleg) DPR melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja.
Read more »
F-PDIP: RUU Cipta Kerja Klaster UMKM Bentuk Negara Hadir untuk Rakyat KecilHendrawan melihat aspek penting klaster UMKM akan memiliki dampak yang positif bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Read more »
RUU Cipta Kerja, Usaha UMKM Bisa Dijadikan Jaminan Utang BankPemerintah melalui RUU Cipta Kerja akan membolehkan pelaku UMKM menjadikan usaha mereka menjadi jaminan utang di bank guna mengembangkan usaha.
Read more »
DPD RI Lanjutkan Pembahasan DIM RUU Omnibus Law Cipta KerjaDPD RI melanjutkan pembahasan secara tripartit dengan DPR RI dan pemerintah terkait Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari RUU Cipta Kerja di Ruang Rapat Baleg DPR RI. DPDRI
Read more »
DPD Ungkap Inkonsitensi Kriteria UMKM di RUU Cipta KerjaMenurut anggota PPUU DPD Novita Anakotta, jangan sampai terjadi tumpang tindih dari sisi regulasi dalam menentukan kriteria UMKM yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja.
Read more »