Ramson Siagian mengungkap bahwa berdasarkan pembahasan di berbagai rapat virtual antara Komisi XI DPR RI dengan Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS, tidak semua anggota setuju opsi cetak uang.
Berbagai argumentasi yang mendesak agar Bank Indonesia melakukan Quantitative Easing dengan mencetak sejumlah uang untuk masuk memberi Surat Utang Negara di pasar primer, menuai polemik. Pada mulanya, hal tersebut menguat sebagai respon kekhawatiran terjadinya resesi ekonomi yang disebabkan terus berlanjutnya pandemi virus korona .
Meski demikian, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga menjelaskan bahwa proses perdebatan di rapat-rapat virtual sebagai proses demokrasi. "Sampai hari ini belum pernah ada rekomendasi resmi kepada Bank Indonesia agar melakukan Quantitative Easing dengan mencetak uang," imbuhnya. "Kombinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal tersebut sangat diperlukan untuk merespons potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan domestik pada akhir 2019. Ini antara lain untuk mendorong peningkatan konsumsi masyarakat ataupun domestic consumption di waktu berikutnya dan di satu sisi mendorong penguatan dari sisi supply," jelasnya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota DPR Bagikan Bansos untuk Warga Kota Bekasi dan Depok Terdampak Covid-19Bantuan paket sembako ini adalah aspirasi Intan dalam progam kemasyarakatan dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan mitra Komisi IX DPR.
Read more »
DPR Ngotot Bahas Omnibus Law saat Reses, ICW-Walhi: Berlebihan dan Akal-akalan'Jadi legislatif dan eksekutif sudah saling setuju sebenarnya, dengan tidak memedulikan aspirasi masyarakat luas,' kata Hidayati.
Read more »
DPR Bantah UU Minerba Baru Tidak NasionalisKomisi VII DPR membantah Undang-Undang mineral dan Batubara (UU Minerba) yang baru disahkan tidak nasionalis
Read more »
Atasi Defisit, DPR Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Dirombak TotalKebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan menuai polemik di masyarakat. Nada penolakan...
Read more »
Lima Fraksi di DPR Usul Perubahan Judul RUU Cipta Kerjalima fraksi di DPR mengusulkan perubahan judul terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja. Kelima fraksi itu adalah PDI-P, Nasdem, PKS, PPP dan Gerindra.
Read more »
Rapat dengan DPR, Firli Sebut KPK Sedang Mendalami Program Kartu PrakerjaKPK sedang mendalami program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah di tengah pandemi Covid-19.
Read more »