Komisi VII DPR membantah Undang-Undang mineral dan Batubara (UU Minerba) yang baru disahkan tidak nasionalis
Liputan6.com, Jakarta - . Sebab Badan Usaha Milik Negara tidak dapat keistimewaan dalam perpanjangan Kontrak yang telah habis.
Untuk diketahui, dalam UU Minerba yang baru ditetapkan perpanjangan kedua Perusahaan Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara dan Kontrak Karya dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus sebaga kelanjutan operasi paling lama 10 tahun.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
UU Minerba, Aturan Oligarkis di Era MilenialRevisi UU Minerba dinilai melanggengkan keistimewaan perusahaan tambang. Potensi kehancuran hingga aktivitas yang dapat merenggut nyawa ada di depan mata.
Read more »
Wakil Ketua DPR: Pimpinan Tidak Bisa Intervensi Pembuatan UUPimpinan DPR RI tidak berani menetapkan UU harus selesai dalam waktu tertentu, tergantung dari situasi dan sempurnanya pembahasan UU itu. DPRRI
Read more »
DPR Kritik Pelonggaran PSBB: Pasar Bisa Buka, Masjid TidakAnggota DPR RI, Yandri Susanto, meminta masjid juga boleh diizinkan gelar salat berjemaah jika pasar dibolehkan aktif dalam pelonggaran PSBB.
Read more »
MK Gelar Sidang Gugatan Perppu Corona, Dengarkan Keterangan DPR-PresidenMK akan mendengarkan keterangan dari DPR dan Presiden, terhadap lahirnya Perppu Corona atau Covid-19 tersebut pada hari ini.
Read more »
DPR Minta Seluruh Stakeholders Bahas Iuran BPJS Secara MenyeluruhWakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Melki Laka Lena meminta seluruh stakeholders duduk bersama membahas...
Read more »
DPR akan Evaluasi DKPP dalam Pembahasan RUU Pemilu |Republika OnlineKPU, Bawaslu, DKPP, punya kewenangan yang cukup besar yang kadang bisa overlapping.
Read more »