Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Ali Taher menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Adat harus segera diselesaikan.
Sebab masih banyak masyarakat adat yang terabaikan dalam setiap kehidupan dan pembangunan bangsa negara.
Ali menyatakan setiap pembangunan di setiap daerah tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar masyarakat hukum adat."Menurut saya yang paling penting setiap pembangunan itu tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar masyarakat hukum adat," ujar politisi Partai Amanat Nasional tersebut. "Saya apresiasikan juga AMAN ini karena sudah berupaya maksimal namun mereka harus tetap melanjutkan pengusulannya secara jelas agar mendapatkan kepastian hukum," demikian Ali.
Rukka mengatakan, pemerintah dan DPR harus memberikan perlindungan kepada perempuan adat agar potensi-potensi yang dimiliki dapat disumbangkan secara efektif."RUU ini perlu secara eksplisit menempatkan prinsip kesetaraan gender dan memiliki pasal yang mendukung pelaksanaan dan perlindungannya," ucap Rukka.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Anggota Baleg Gerindra Minta Klaster Ketenagakerjaan Dihapus dari Draf RUU Cipta KerjaAlasannya, draf RUU Cipta Kerja harus menyesuaikan dengan situasi wabah Covid-19 yang saat ini tengah dihadapi di Tanah Air.
Read more »
Puan Minta Baleg DPR Tunda Bahas Pasal di RUU Cipta Kerja | Republika OnlinePuan minta tunda bahas Pasal Ketenagakerjaan karena menunggu masukan serikat pekerja
Read more »
DPR Minta Baleg Tunda Bahas Pasal Naker RUU Hak Cipta | Republika OnlineDiharapkan dengan penundaan ini DPR juga mendapat masukan dari serikat pekerja
Read more »
Puan Minta Baleg DPR Tunda Bahas Kluster Ketenagakerjaan di RUU CiptakerMenurut Puan pembahasan pasal-pasal terkait ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja ditunda selain karena semua pihak sedang fokus pada penanganan pandemi COVID-19. RUUCiptaKerja
Read more »
Baleg: Pembahasan RUU Ciptaker tak Bisa Dihentikan Sepihak |Republika OnlineWakil Ketua Baleg mengatakan pembahasan RUU Ciptaker tak bisa dihentikan sepihak.
Read more »
Baleg: DPR-Pemerintah Ingin Klaster Ketenagakerjaan Dicabut dari RUU CiptakerWakil Ketua Baleg DPR, Willy Aditya menyebut bahwa bukan hanya Ketua DPR Puan Maharani dan Fraksi Gerindra yang menginginkan...
Read more »