397 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan, Ombudsman Desak Evaluasi. Ombudsman berharap presiden bisa keluarkan aturan yang memberikan batas-batasan terkait rangkap jabatan ini.
OMBUDSMAN Republik Indonesia menemukan sebanyak 397 komisaris BUMN mempunyai rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Anggota Ombudsman Alamsyah Siregar menyebutkan, pihaknya menyiapkan surat berisi saran kepada Presiden Jokowi mengenai kondisi tersebut.
Ia menyebutkan, sebenarnya pihaknya sudah menyoroti isu ini sejak 2017. Namun hingga saat ini belum perbaikan yang cukup signifikan untuk membereskan rangkap jabatan ini. “Karena itu, Ombudsman akan lakukan pencegahan dan tindakan korektif,” ujarnya.Lebih lanjut ia menjelaskan, pihaknya berharap presiden memperjelas batasan dan kriteria dalam penempatan pejabat struktural dan fungsional aktif sebagai Komisaris BUMN dalam satu pandangan yang koheren.
Selain itu, Ombudsman berharap Presiden Jokowi memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir memperbaiki peraturan di Kementerian BUMN terkait jabatan komisaris.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap JabatanPara komisaris rangkap jabatan yang terbukti diangkat dengan cara yang bertentangan dengan hukum diharapkan dicopot.
Read more »
Hasto Sebut Kader PDIP Paling Sedikit Dapat Jatah Kursi Komisaris BUMNSekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyinggung soal kursi komisaris di BUMN untuk partainya.
Read more »
Ombudsman Buka Lowongan Anggota Baru, Begini Syarat yang Harus DipenuhiOmbudsman telah membuka lowongan seleksi anggota Ombudsman RI untuk periode jabatan 2021-2026.
Read more »
Bisa Jadi Pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMN Abaikan Peraturan PresidenKeabsahan para direksi dan komisaris badan usaha milik negara (BUMN) yang diangkat tanpa melalui seleksi oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang melibatkan BIN kini dipertanyakan. BUMN
Read more »
Seleksi Komisaris dan Direksi BUMN Lewat Talent Pool Berpotensi Langgar PerpresLangkah seleksi komisaris dan direksi BUMN lewat sistem talent pool patut diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. KomisarisBUMN
Read more »
Yunus Nusi Besar Kemungkinan Bakal Didefinitifkan sebagai Sekjen PSSI, Benarkah?Rangkap jabatan Plt Sekjen PSSI disoal oleh beberapa pihak. Menanggapi kondisi ini, PSSI memiliki jawaban tersendiri dengan memberikan contoh kasus yang sama pada kepengurusan PSSI sebelumnya. PSSI
Read more »