Para komisaris rangkap jabatan yang terbukti diangkat dengan cara yang bertentangan dengan hukum diharapkan dicopot.
RI meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan presiden yang salah satunya mengatur soal sistem penghasilan tunggal bagi komisaris BUMN yang merangkap jabatan.serta penghasilan di BUMN dan anak perusahaan BUMN.
Selain itu, peraturan tersebut juga harus mengatur batasan dan kriteria penempatan pejabat struktural atau fungsional aktif sebagai komisaris BUMN."Ombudsman menyarankan kepada presiden menerbitkan peraturan presiden untuk, pertama, memperjelas batasan dan kriteria penempatan pejabat struktural atau fungsional aktif sebagai komisaris BUMN dalam satu pandangan yang koheren dengan mempertimbangkan kompetensi dan terhindar dari konflik kepentingan," ujar Alamsyah.
Peraturan itu setidaknya mengatur jelas soal penetapan kriteria calon komisaris, sumber bakal calon, tata cara penilaian dan penetapan, mekanisme serta hak dan kewajiban komisaris di BUMN, dan akuntabilitas kinerja para komisaris BUMN.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Ombudsman Minta Tambah Shift Jam Kerja |Republika OnlineTambahan shift jama kerja untuk mengurai antrean penumpang transportasi umum,
Read more »
Presiden Minta Dukungan PKK Tangani Penularan Covid-19“Saya ingin melibatkan PKK. Istri Menteri Dalam Negeri yang nanti akan menanganinya,” kata Presiden Jokowi.
Read more »
Presiden Jokowi: Saya Minta Pak Ketua...Presiden Jokowi kembali menyampaikan kekesalannya atas lambatnya penyerapan anggaran penanganan Covid-19. PresidenJokowi
Read more »
Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Presiden Minta Belanja Masker Besar-besaranPresiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta kepada jajaran pemerintah agar penanganan pandemi Covid-19 fokus pada penggunaan...
Read more »
Menko PMK: Presiden Minta Kementerian, BUMN, dan Pemda Belanja Masker Besar-besaranPenggunaan masker sangat efektif dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.\n\n
Read more »
Komisi IX DPR Minta Anji-Hadi Pranoto Minta Maaf ke Publik!'Klarifikasi menjadi sangat penting agar jelas duduk persoalan yang sebenarnya. Selain itu, mereka juga harus meminta maaf kepada masyarakat luas,' kata Saleh. Anji HadiPranoto
Read more »