Yasonna harap Perppu Pilkada Serentak 2020 disahkan jadi UU. pilkada2020
Foto Dok - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin . ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.
Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 bisa disahkan menjadi undang-undang pada pengambilan keputusan tingkat II dalam rapat paripurna DPR. Hal itu dia sampaikan selepas menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa .Sebagaimana diketahui, seluruh fraksi di Komisi II menyetujui Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
Diketahui dalam rapat tersebut Partai Gerindra sempat menyatakan tidak menerima RUU Pilkada disahkan menjadi UU. Tetapi setelah ada arahan dari pimpinan, semua fraksi termasuk Gerindra menyetujui Perppu tersebut dijadikan Undang-Undang.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Komisi II DPR Setujui Perppu Pilkada Jadi Undang-Undang |Republika Online.
Read more »
Mendagri: Semua Fraksi DPR Setuju Perppu Pilkada Jadi UU |Republika OnlineMendagri mengatakan semua fraksi DPR setuju Perppu Pilkada menjadi Undang-undang
Read more »
Komisi II DPR Setujui Perppu Pilkada Jadi UUSebelum pengambilan keputusan tersebut, masing-masing perwakilan fraksi DPR membacakan pandangan minifraksi terkait dengan Perppu Pilkada.
Read more »
Komisi II Gelar Raker Tingkat I Bahas Perppu Tentang PilkadaSetiap fraksi akan diberikan waktu untuk menyampaikan pandangannya soal Perppu menjadi Undang-Undang.
Read more »
Jokowi: Kalau Perlu, Perppu Saya Keluarkan, Saya Pertaruhkan Reputasi PolitikJokowi rela mempertaruhkan reputasi politiknya jika harus mengeluarkan perppu lagi di masa pandemi.
Read more »