Wakil Ketua MPR RI nilai kinerja BIN lebih leluasa di bawah Presiden
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan menilai, kinerja Badan Intelijen Negara akan lebih leluasa dengan berada di bawah perintah langsung Presiden. Baca Juga Diketahui, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam yang telah diundangkan pada 3 Juli 2020, BIN tidak lagi termasuk di bawah koordinasi Kemenko Polhukam, melainkan langsung di bawah Presiden.
Menurutnya, tugas keintelijenan yang diemban BIN banyak berhubungan dengan tugas rahasia negara, sehingga sudah sangat tepat apabila hal tersebut hanya diketahui langsung oleh Presiden, guna menutup kemungkinan kebocoran informasi. Apalagi, kata dia, berdasarkan Perpres Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara, disebutkan bahwa BIN adalah lembaga Pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Wakil Ketua MPR nilai kinerja BIN lebih leluasa di bawah PresidenTugas keintelijenan yang diemban BIN banyak berhubungan dengan tugas rahasia negara, sehingga sudah sangat tepat apabila hal tersebut hanya diketahui langsung oleh Presiden.
Read more »
Wakil Ketua MPR RI Terpukau Sama Teknologi Pertanian Buatan IPBGus Jazil pun mengajak milenial untuk berkecimpung atau turun dalam dunia pertanian. MPRRI
Read more »
Catatan Ketua MPR RI Terkait Tim Pemburu KoruptorMenurut Bamsoet, wajar saja jika beberapa kalangan pesimistis merespons niat pemerintah mengaktifkan lagi TPK. MPRRI
Read more »
Wakil Ketua DPRD Dorong Museum di Kota Tua Punya Ruang RapatWakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mendorong agar setiap museum-museum yang berada di kawasan Kota Tua memiliki ruang rapat atau 'meeting room'.
Read more »
Wakil Ketua DPR Bantah Tolak RDP Djoktjan: Jalankan TatibWakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin bantah tudingan soal dirinya menolak menandatangani surat dari Komisi III terkait RDP kasus pelarian buronan Djoko Tjandra.
Read more »
Komisi III Tetap Tunggu Wakil Ketua DPR soal Rapat DjoktjanKetua Komisi III DPR menyatakan tata tertib soal izin rapat di masa reses dari pimpinan DPR bisa diadu dengan rasa atas keharusan yang mendesak.
Read more »