Hukuman Romahurmuziy alias Rommy 'disunat' dari 2 tahun penjara menjadi 1 tahun. KPK belum menentukan sikap atas vonis di tingkat banding itu. KPK Romahurmuziy
alias Rommy 'disunat' dari 2 tahun penjara menjadi 1 tahun. KPK belum menentukan sikap atas vonis di tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu.
"Selanjutnya sesuai mekanisme, tim JPU KPK akan menganalisa pertimbangan putusan tersebut dan segera mengusulkan penentuan sikap berikutnya kepada pimpinan KPK," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat . Salinan putusan itu baru diterima KPK pada Kamis sore. Ali mengatakan KPK tetap menghormati keputusan majelis hakim tersebut meskipun putusan lebih rendah dari tuntutan jaksa."Memang jika dibandingkan tuntutan JPU KPK, putusan PT DKI tersebut dapat dibilang rendah, namun demikian setiap putusan Majelis Hakim mesti kita hormati," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, PT DKI menerima permohonan banding yang terdakwa kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama itu. PT DKI Jakarta mengurangi hukuman Rommy dari 2 tahun menjadi 1 tahun. Hakim tinggi menyatakan Rommy terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu alternatif kedua dan dakwaan kedua alternatif kedua penuntut umum tersebut. Selain itu hakim menjatuhkan hukuman terhadap Rommy menjadi 1 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ICW Desak KPK Ajukan Banding Vonis Romahurmuziy ke MAVonis Rommy adalah yang paling rendah jika dibandingkan dengan vonis-vonis mantan ketua umum partai politik lainnya.
Read more »
PT DKI Potong Hukuman Romahurmuziy Jadi 1 Tahun, Ini Respons KPK'Putusan PT DKI tersebut dapat dibilang rendah, namun demikian setiap putusan Majelis Hakim tentu harus kita hargai dan hormati,' kata Ali
Read more »
KPK Kaji Putusan Banding Perkara RomahurmuziyTim jaksa penuntut umum KPK akan menganalisa pertimbangan putusan tersebut dan segera mengusulkan penentuan sikap berikutnya kepada pimpinan KPK.
Read more »
MAKI Dorong KPK Kawal Anggaran Kartu PrakerjaMeski belum ada bau-bau korupsi, KPK diminta untuk tidak mengacuhkan potensi tersebut.
Read more »
Kasus Suap Garuda Indonesia, KPK Panggil Enam Saksi'Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HDS (Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia Tahun2007-2012 Hadinoto Soedigno),'
Read more »
Dukung Pencegahan, KPK Diminta Awasi Anggaran Covid-19 di JemberBila dana anggaran Pemkab Jember Rp 479,4 miliar tidak diawasi KPK, maka akan menjadi bancakan kepala daerah yang akan maju kembali dalam pilkada serentak.
Read more »