Khofifah menilai perlu adanya kajian tim epidemologi untuk PSBB Pulau Jawa.
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menanggapi rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar di seluruh Pulau Jawa, dalam upaya menekan penyebaran Covid-19. Khofifah menyatakan rekomendasi tersebut akan disampaikan ke Tim Epidemologi PSBB Jatim, untuk dikaji lebih jauh.
Khofifah menegaskan pentingnya kajian dari Tim Epidemologi terkait penerapan PSBB di Pulau Jawa. Karena, kata dia, kajian tersebut yang nantinya akan menyimpulkan dampak sosial ekonomi, dan dampak lainnya ketika PSBB diterapkan di Pulau Jawa. Khofifah juga menyatakan masih harus menunggu respon seluruh kepala daerah yang ada di Jatim.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
BNPB: PSBB Perlu Diberlakukan di Seluruh Pulau JawaBNPB mengusulkan agar PSBB diterapkan di seluruh wilayah di Pulau Jawa untuk menekan angka penularan Covid-19.
Read more »
Jateng Ikuti Pusat Terkait PSBB Pulau JawaPemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengikuti keputusan Pemerintah Pusat terkait rencana penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di seluruh Pulau Jawa,
Read more »
Ganjar Mengaku Siap Ikuti PSBB di Seluruh Pulau Jawa |Republika OnlinePemprov Jateng siap ikuti jika PSBB Pulau Jawa diterapkan
Read more »
BNPB Rekomendasikan PSBB Diberlakukan di Seluruh Pulau JawaPenambahan kasus positif Covid-19 dan jumlah pasien yang meninggal paling banyak terjadi di Pulau Jawa.
Read more »
Jokowi Minta Dibuat Perbandingan Daerah yang Terapkan PSBB dan Non-PSBBPresiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut ada sejumlah daerah yang tidak berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun dapat menangani virus corona (Covid-19).
Read more »
Khofifah Ungkap PSBB Malang Raya Sudah Disetujui MenkesPSBB Malang Raya disebut sudah disetujui Menkes Terawan namun belum ada penomoran dan masih butuh aturan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Read more »