Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi adalah dengan mempercepat penyelesaian RUU Ciptaker.
Pemerintah dan pelaku usaha berharap Rancangan Undang-undang Cipta Kerja dapat segera disahkan menjadi undang-undang. RUU Ciptaker berorientasi pada izin usaha dan investasi untuk menciptakan lapangan kerja. RUU Ciptaker juga akan mendorong sinkronisasi dan koordinasi prosedur pemberian izin antara pemerintah pusat dan daerah.
Saat ini ada sekitar 17 juta hingga 18 juta penduduk Indonesia yang membutuhkan pekerjaan. Mereka terdiri atas sekitar 7 juta pengangguran terbuka, sekitar 2,5 juta angkatan kerja baru, dan sekitar 7-8 juta pengangguran yang terdampak pandemi Covid-19. Mereka tidak mungkin terserap seluruhnya menjadi pegawai negeri sipil atau pegawai BUMN. Sebagian besar lapangan pekerjaan untuk mereka harus disediakan oleh sektor swasta.
Dalam RUU Ciptaker, aturan mengenai amdal bukannya tidak ada, tetapi disyaratkan dalam konteks perlindungan lingkungan. Untuk usaha kelas menengah, misalnya, ada ketentuan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Sementara untuk usaha kelas besar tetap membutuhkan amdal, tetapi dengan syarat yang tidak dibuat rumit.
Saat ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di dalam negeri. Persoalan tumpang-tindih regulasi dan peraturan antara pusat dan daerah serta rumitnya perizinan dapat dengan mudah dibereskan dan ditata ulang. Sebab, semua itu berada di bawah kendali ataupemerintah. Berbeda halnya dengan mengendalikan keinginan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Investor tidak harus berinvestasi di Indonesia karena masih ada pilihan di negara lain.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
LIVE: Urgensi Pengesahan RUU PKS | DiscusShePengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS menimbulkan pro dan kontra karena setiap poinnya dianggap multitafsir. RUUPKS kekerasanseksual
Read more »
Bank Dunia: Pemulihan Ekonomi RI Butuh Omnibus Law RUU Ciptaker
Read more »
Ketua Baleg Setuju Amdal tak Dihilangkan dalam RUU Ciptaker |Republika OnlineKetua Baleg menyatakan izin lingkungan terintegrasi dalam perizinan usaha.
Read more »
Gerindra Sepakat Izin Amdal Tidak Dicabut dalam RUU Ciptaker“Saya sependapat dengan pemerintah bahwa izin lingkungan itu tidak dicabut, karena sudah terintegrasi di dalam perizinan berusaha,” kata Supratman.
Read more »
Tolak RUU Ciptaker, Kelompok Buruh Sebut Pemerintah-DPR TuliKelompok buruh mendesak pemerintah dan DPR membatalkan pengesahan RUU Ciptaker. Mereka akan menggelar aksi selama tiga hari, 14 sampai 16 Agustus.
Read more »
Diah PDIP Sebut Kasus Gilang Jarik Jadi Bukti Urgensi RUU PKSAnggota DPR dari Fraksi PDIP Diah Pitaloka menyatakan kasus Gilang Bungkus menjawab 'hasrat seksual' yang diperdebatkan dalam pembahasan RUU PKS sebelumnya.
Read more »