Pakar hukum Bagir Manan menyoroti persoalan kuorumnya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengesahan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum Bagir Manan menyoroti persoalan kuorumnya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengesahan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK.Bagir mengatakan rapat itu harus dihadiri secara fisik oleh anggota DPR, tak bisa cuma kuorum di daftar hadir.
Aan mengatakan ada tiga esensi mengapa paripurna harus kuorum secara fisik.Pertama, anggota DPR sebagai wakil rakyat harus menyampaikan aspirasi dari yang diwakili. Wujud aspirasi ini harus secara langsung bisa dilihat dan didengar dalam suatu pengambilan keputusan.'Wakil rakyat harus hadir dalam gedung tersebut, sehingga dia bisa mengungkapkan ini rasa rakyat, ini pendapatnya,' ucap Aan.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Uji Materi UU KPK, Bagir Manan: DPR-Pemerintah Abaikan PublikBagir Manan mengatakan seharusnya pembahasan UU KPK mendengarkan suara atau masukkan dari masyarakat.
Read more »
KPK Janji Segera Beri Kepastian Hukum Terhadap RJ LinoKPK telah menetapkan RJ Lino sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II sejak akhir 2015.
Read more »
KPK Perpanjang Masa Penahanan Nurhadi dan Menantunya 40 HariEks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurrachman ditahan hingga 31 Juli mendatang karena penyidik butuh waktu tambahan.
Read more »
GM Sandiego Hills ditanya KPK soal pembelian lahan makam untuk NurhadiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi General Manager (GM) Sandiego Hills Edward Danny Suhenda terkait dugaan adanya pembelian lahan makam ...
Read more »
KPK Periksa Saksi-saksi Terkait Kasus Nurhadi |Republika Online
Read more »