'Jangan ada gambar kepala daerah dalam paket bansos,' ujar Tito.
"Jangan dipolitisasi untuk kepentingan politik petahana dalam pemilihan kepala daerah. Jangan ada gambar kepala daerah dalam paket bansos," ujar Tito sebagaimana dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemendagri, Jumat .Sebab, bansos dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak oleh wabah Covid-19.
"Jadi ini ada pilkada, kalau saya berpendapat bansos tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tapi tidak menggunakan identitas diri, nama, foto dan lain-lain," ujar Tito. Tito menambahkan, bansos menjadi salah satu dari tiga kegiatan yang tidak lepas dari penanganan Covid-19.Tiga kegiatan yang dimaksud, meliputi penanganan kesehatan, pemberian bansos kepada masyarakat terdampak dan menjaga agar ekonomi tetap bisa berjalan.
Senada dengan Tito, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan, dalam aturan KPU kegiatan pemerintah tidak boleh berhenti termasuk bansos. "Yang dilarang sebagaimana disampaikan Pak Menteri tadi, memasang foto nya di situ. Kemudian dia sambil membuat slogan-slogan di situ, itu yang tidak boleh, dan itu sudah diatur dalam praturan KPU kita," kata dia.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tito Kukuh Pilkada 2020: Tak Ada Ahli Jamin Akhir PandemiMendagri Tito Karnavian mengungkap alasan pemerintah bersikukuh menggelar Pilkada Serentak 2020 meski pandemi Covid-19 belum melandai.
Read more »
DKPP Lapor ke Tito soal Polemik Jokowi Pecat Evi NovidaDKPP melaporkan polemik pemecatan Evi Novida dari jabatan Komisioner KPU oleh Presiden Joko Widodo ke Mendagri Tito Karnavian.
Read more »
Mendagri: Bansos Pemda Tak Boleh Cantumkan Nama dan Foto Kepala DaerahMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tak mempolitisasi bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19.
Read more »
Satgas: Kalau Terus-terusan PSBB, Ruang Fiskal tak Tahan |Republika OnlinePembukaan ekonomi tak boleh membawa Indonesia masuk dalam gelombang kedua Covid-19.
Read more »
Pelaku Dugaan Penyelewengan Bansos COVID-19 dari Ketua RT hingga KadinsosPenyelewengan bansos COVID-19 itu diduga dilakukan oleh aparat kewilayahan, seperti camat, kepala desa, perangkat desa,...
Read more »
Tim Jaga Bansos KPK Paparkan 4 Celah Korupsi Bantuan Sosial Covid-19Komisi Pemberantasan Korupsi memperkenalkan fitur aplikasi Jaga Bansos. Aplikasi ini menyediakan segala informasi sekaligus menampung laporan penyelewengan dan penyimpangan terkait bantuan sosial. KPK bansos COVID19
Read more »