Perbaikan tata kelola yang dijabarkan pada Permenko baru bersifat progresif.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah membuka kembali kesempatan masyarakat untuk menerima kartu prakerja pada Sabtu pukul 12.00 WIB. Dengan kuota hingga 800 ribu orang, pemerintah telah melakukan perbaikan tata kelola kartu prakerja. Baca Juga Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menyebutkan, terdapat sejumlah perubahan dalam Permenko 11 Tahun 2020 ini. Di antaranya, Kartu Prakerja yang semula hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas serta daya saing angkatan kerja, kini juga digunakan untuk pengembangan kewirausahaan.
"Data kelompok yang dikecualikan untuk menerima Kartu Prakerja dari Kementerian/Lembaga pun diperlukan," ucapnya, Jumat .
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pengamat Imbau Kemkominfo Jangan Lupakan Tata Kelola OTTKemominfo dinilai sudah tak memiliki kendala dalam menetapkan aturan main bagi para OTT.
Read more »
BPRS Kerja Sama dengan BPKH untuk Kelola Dana Haji |Republika OnlineKerja sama tersebut dilakukan dalam rangka penanggulangan likuiditas BPRS.
Read more »
Wali Kota Aminullah Beberkan Kiat Sukses Kelola Keuangan DaerahPara akuntan lintas nasional yang tergabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bertemu tatap muka dalam seminar via online...
Read more »
Menilik Tata Kota Malang yang Terbaik di Hindia Belanda |Republika OnlineKota Malang dianggap sebagai kota yang memiliki perencanaan tata kota yang bagus.
Read more »
PUPR Akan Tata Pura Besakih dengan Estimasi Biaya Rp1 TKementerian PUPR akan menata kawasan suci Pura Besakih, Bali. Penataan diperkirakan menelan dana Rp1 triliun.
Read more »
Dana Rp 902 Miliar buat Tata Kawasan Labuan Bajo, Sudah buat Apa Saja?Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 902,47 miliar untuk mengerjakan 43 paket kegiatan infrastruktur di KSPN Labuan Bajo.
Read more »