Menurut Mensos, pembaruan (updating) akurasi data penerima BST oleh Pemda menjadi penting dan strategis untuk selanjutnya dimasukan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
MENTERI Sosial Juliari P Batubara meminta Pemerintah Daerah memperhatikan akurasi data di daerahnya masing-masing. Hal ini untuk memastikan penyaluran Bantuan Sosial Tunai tepat sasaran.
"Ke depannya pembaruan data ini dimasukan ke dalam DTKS. Sebab kalau tidak masuk itu akan sulit untuk mendapat bantuan sosial," jelas Mensos dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa . Dengan adanya pembaruan data oleh Pemda, kata Mensos, target penerima BST sebanyak 9 juta Keluarga Penerima Manfaat bisa tercapai dengan tepat sasaran."Adanya pembaruan data oleh Pemda tersebut bisa menjadikan target 9 juta KPM penerima BST tersebut dapat membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan," ungkapnya.
Jika terdapat BST yang tidak tepat sasaran, Mensos meminta agar segera dilaporkan sehingga penyaluran BST tahap berikutnya bisa lebih tepat sasaran. “Soal masih ditemukan kesalahan sasaran penerima BST, saya kira bisa diperbaiki. Namun, data diterima dari pemda, sebab daerahlah yang paling tahu siapa warga yang terdampak covid-19 di daerahnya," pungkasnya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Bansos Salah Sasaran, Mensos: Tak Perlu Dibesarkan |Republika OnlineMensos menegaskan data akan segera diperbaiki, daerah paling paham siapa terdampak.
Read more »
Di Cimahi dan Bandung Barat, Mensos Minta Jangan Ada PenumpukanDalam proses penyaluran BST tersebut, Mensos meminta petugas PT Pos Indonesia yang akan menyalurkan agar selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.
Read more »
Mensos Pastikan Korban PHK dan Warga Telantar Dapat Bansos |Republika OnlineKorban PHK dan warga telantar ditampung di sejumlah tempat penampungan.
Read more »
MPR minta pemerintah perbaiki koordinasi antarkementerian dan pemdaWakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah memperbaiki koordinasi antarkementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk menghilangkan hambatan ...
Read more »
Revisi UU Minerba Beri Ruang Pemda Kantongi Bagi Hasil Tambang Lebih BesarRevisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) memberikan bagi hasil kepada daerah lebih...
Read more »
RUU Minerba Baru Tambah Bagian Pemda |Republika OnlineDPR dan pemerintah akan mengambil Keputusan Tingkat I terhadap RUU Minerba.
Read more »