Pemerintah perlu menunjuk satu lembaga untuk menangani pemulihan ekonomi
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Indonesia Indonesia , Suryani SF Motik meminta pemerintah membentuk gugus tugas pemulihan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini pengusaha merasa kesulitan untuk berkonsultasi kemana harus berinduk.
Dia menceritakan saat anggota KADIN meminta keringanan berupa relaksasi kredit ke bank. Kenyataanya bank menolak permohonan dengan alasan belum ada kebijakan baru dari turunan kebijakan yang dikeluarkan OJK.Yani menyebut perbankan saat ini hanya memiliki 5 persen sisa uang. Jika uang ini diambil entah bagaimana yang akan terjadi. Sebab OJK hanya bicara kebijakan dan pengawasan. Bank Indonesia bicara moneter baru bisa terhubung. Sehingga saat ini semua masih berjalan sendiri-sendiri.
2 dari 2 halamanBantuan Langsung TunaiYani menilai, daripada memberikan bantuan berupa barang konsumsi, sebaiknya pemerintah memberikan bantuan langsung tunai . Hal ini bisa mempertahankan daya beli masyarakat dan menggerakan ekonomi kecil. Sehingga bisa terjadi efek multiplier.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Klub-klub Premier League Berkomitmen untuk Selesaikan Musim 2019-2020Premier League juga menyambut gugus tugas medis dari pemerintah yang bertujuan untuk mengembalikan olahraga elite.
Read more »
Program Protelindo Berbagi, Upaya Meringankan Beban Warga Terdampak COVID-19Program Protelindo Berbagi terus sebagai bentuk kegiatan CSR membantu menanggulangi dampak penyebaran virus corona Covid-19. CSR
Read more »
Wapres: Stimulus Ekonomi Hanya untuk Perusahaan jika... |Republika OnlineStimulus ekonomi bagian dari enam langkah mitigasi Pemerintah terhadap dampak Covid.
Read more »
DPR soal TKA: Indonesia Kurang Berdaulat di Hadapan InvestorPemerintah pusat diminta tegas menolak masuknya TKA asal China selama masa pandemi virus corona (Covid-19).
Read more »
Pemerintah Klaim Informasi Covid-19 Telah Transparan dan TerbukaMENTERI Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah sudah proaktif dalam menyampaikan informasi publik terkait Covid-19 selama pandemi ini berlangsung di Tanah Air.
Read more »