Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Syaikhu mengkritik kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tentang penghapusan batasan jumlah penumpang selama pandemi. DPRRI
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Syaikhu mengkritik kebijakan Kementerian Perhubungan tentang penghapusan batasan jumlah penumpang selama pandemi. Syaikhu mengingatkan wabah Covid-19 belum selesai yang dibuktikan dengan grafik yang belum melandai. “Saya ingatkan kepada Kemenhub, wabah ini belum selesai. Grafik belum juga melandai. Jangan hapus batasan jumlah penumpang,” tegas Syaikhu.
Di sisi lain angka kesembuhan masih sekitar 500 kasus per harinya. Sehingga saat ini Indonesia masih"surplus" kasus Covid-19, dan belum menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan yang signfikan. “Angka-angka ini secara jelas menunjukkan pandemi terus berlangsung. Tidak ada penurunan kasus,” ujar Syaikhu.Baca Juga: Ironisnya, kampanye 'New Normal' terus digaungkan dan dijalankan pemerintah. Salah satunya dengan menerbitkan Permenhub No.41 Tahun 2020 yang merevisi Permenhub No.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DPR Gelar RDPU Terkait RUU Cipta Kerja Bahas Kemudahan InvestasiMeminta praktisi usaha dan akademisi ini memberikan gambaran terkait urgensi dari kemudahan perizinan investasi yang diatur dalam RUU Cipta Kerja.
Read more »
Tokoh Partai Demokrat Berlutut di DPR Kenang George FloydSejumlah tokoh Partai Demokrat, Amerika Serikat, berlutut sejenak selama delapan menit empat puluh enam detik untuk menunjukkan simpati kepada kasus tewasnya George Floyd.
Read more »
DPR Targetkan Revisi UU Pemilu Selesai Akhir TahunPembahasan revisi UU Pemilu sengaja dipilih lebih cepat oleh Komisi II. Tujuannya untuk memberi kepastian kepada para pihak yang berkepentingan.
Read more »
Ada Peluang Haji Dibuka, DPR Ingatkan Menag Bahas Bersama |Republika OnlineWacana pembukaan haji di Arab Saudi tengah dikaji.
Read more »
Tiba-tiba Erick Thohir Minta Maaf ke DPR, Ada Apa?Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta maaf kepada Komisi VI DPR. ErickThohir
Read more »
Komisi VI DPR Dukung Anggaran Penguatan UMKM dan BUMN |Republika OnlineSebagian besar alokasi anggaran digunakan untuk UMKM dan memperkuat BUMN
Read more »