Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menatakan pemerintah tidak ingin terburu-buru melonggarkan PSBB di tengah wabah Covid-19.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah tidak ingin terburu-buru melakukan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di tengah wabah virus Corona. Dia mengatakan Presiden dan kabinetnya selalu melihat data perkembangan wabah Covid-19 dalam mengambil kebijakan. Di semua negara, kata Sri Mulyani, dilakukan sejumlah penyesuaian kebijakan.
Karena itu, kata Sri Mulyani, pemerintah bersikap konsisten meminta rakyat untuk menjaga agar tidak ada penularan penyakit di lingkungannya. Kalau ada sekelompok atau sebagian orang tidak ikut menjaga, virus bisa melebar ke mana-mana. 'Makanya, selalu disebutkan keputusan Presiden. Makanya dibuat rapat setiap minggu kan tujuannya untuk melihat development tadi.'Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga akan melihat berbagai perkembangan riset.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Konsumsi di Jawa Rp 5.000 T, Sri Mulyani: Bisa Turun karena PSBBKonsumsi di Jawa dan Jakarta yang biasanya mencapai Rp 5.000 triliun, diperkirakan turun 10 persen setelah PSBB berlaku.
Read more »
Sri Mulyani: Tidak Ada Tender dengan Mitra Kartu PrakerjaPemerintah tidak melakukan tender dengan platform tersebut. Karena tak ada penyelenggaraan barang atau jasa yang dibayarkan...
Read more »
Sri Mulyani pastikan pengelolaan utang negara tidak ugal-ugalanMenteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah tidak ugal-ugalan dalam mengelola utang, termasuk untuk pembiayaan COVID-19, karena ...
Read more »
Soal Bansos Tumpang Tindih, Sri Mulyani: Lebih Baik Daripada Tidak Dapat55 persen masyarakat Indonesia telah menerima bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah di tengah pandemi Corona.
Read more »
Pernyataan Sri Mulyani Tuai Polemik, DPRD DKI: Semua Daerah Tidak Cukup Uang, Kenapa Cuma Jakarta?Pernyataan Sri Mulyani tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak lagi mampu memberi bantuan sosial untuk 1,1 juta KPM tuai polemik
Read more »