Seharusnya pemerintah pusat memberikan solusi bagaimana menutupi kekurangan daerah yang tak bisa menjangkau semua warganya yang terdampak Covid-19 - Megapolitan
- Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak lagi mampu memberi bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat menuai polemik.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, semua daerah dalam masa pandemi ini pasti kekurangan dana untuk menutupi seluruh dana bantuan sosial warganya yang terdampak Covid-19. Namun, ia mempertanyakan kenapa hanya DKI Jakarta yang disinggung oleh pemerintah pusat. Menurut dia, seharusnya pemerintah pusat memberikan solusi bagaimana menutupi kekurangan daerah yang tak bisa menjangkau semua warganya yang terdampak Covid-19.“Saya kira semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta. Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat,” ujar Zita melalui siaran pers, Kamis .
Zita mengungkapkan, saat ini pemasukan keuangan daerah DKI Jakarta menurun drastis sehingga diperlukan perhitungan yang tepat dalam menghadapi Covid-19. Dengan demikian, tak salah jika pemerintah pusat memberikan bantuan kepada DKI Jakarta menangani persoalan Covid-19.“Mestinya, dana penyelesaian wabah ini bisa lebih dari 2,5 persen PDB , negara lain ada yang 10 hingga 20 persen,” kata dia.“Pemprov perlu mencarikan solusi pendanaan, kami di DPRD masihterus tiap hari, siap selalu diajak diskusi. Kalau mau salah menyalahkan, artinya kita tidak sensitif sama situasi masyarakat. Yang jelas, perubahan APBD sedang intensif kami bahas,” kata Zita.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Sindir Sri Mulyani, Pimpinan DPRD DKI Tanya, 'Semua Daerah Tak Punya Uang, Kenapa Hanya Jakarta?'Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani meminta pemerintah pusat memberikan solusi konkret dan tak saling menyalahkan perihal bansos di DKI Jakarta.
Read more »
DPRD DKI: Terpenting Bansos Jakarta Tahap Dua Jangan MolorDPRD DKI berharap pendistribusian bansos warga terdampak wabah corona tidak molor, mengutamakan kepentingan hidup rakyat ketimbang berpolemik.
Read more »
DPRD Sebut Utang Pusat ke Pemprov Bikin Bansos DKI TerkendalaDPRD DKI Jakarta menyatakan dana bansos yang ditagihkan oleh Anies Baswedan kepada Pemerintah Pusat merupakan dari dana bagi hasil yang belum dilunasi.
Read more »
DPRD DKI Kritik Sri Mulyani: Anies Minta Cover Pusat Biar Warga Sejahtera!'Saya sangat menyayangkan pernyataan Menkeu seperti itu, seolah pemprov angkat tangan. Ini bukan masalah keuangan atau kinerja, hindari untuk memojokkan.'
Read more »
Imbas Korona, DPRD Perkirakan Realisasi APBD DKI Hanya R47,18 T'Prediksi anggaran ini sampai Desember (2020) nanti. Tapi ini sangat fluktuatif tergantung kondisi Covid-19 ini. Prediksi ini masih sangat berubah,' ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi.
Read more »
DPRD Pastikan Harga Paket Sembako DKI Tahap 2 BertambahKetua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyebut harga paket sembako tahap kedua bertambah. Yang pertama sebesar Rp149.500, yang kedua antara Rp250 ribu hingga Rp300 ribu
Read more »