Sekjen DPR Pastikan Birokrasi Tetap Berjalan di Tengah Pandemi Covid-19
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menilai bahwa reformasi birokrasi merupakan komitmen semua pihak, khususnya aparatur negara. Pasalnya, hal ini sudah menjadi amanat Pemerintah untuk mencapai tata kelola good governance yang ideal. Hal ini disampaikannya usai menghadiri agenda Sosialisasi Peraturan Menteri PAN RB Nomor 25 Tahun 2020 dan Bimbingan Teknis Pengisian Lembar Kerja Evaluasi .
Pelayanan publik, lanjut Indra, menjadi hal yang paling utama dalam sebuah Reformasi Birokrasi. . "Meski dihadapkan dengan Covid-19, segala mekanisme tetap berjalan baik sesuai protokolnya, termasuk persidangan-persidangan yang telah dibuat SOP , jadi tidak ada masalah, pelayanan lainnya juga terus berjalan baik," imbuhnya.
“Ini suatu kebanggaan. Penilaian ini sangat menyeluruh karena semua ada parameter dan evidance-nya, saya berharap tahun ini kita akan terus meningkat karena setelah sosialisasi ini kita akan exercise lagi. Setelah Covid-19 ini juga, dalam situasi apapun ke depannya, kita akan terus melakukan pelayanan-pelayanan dari segi teknis dan protokol yang lebih baik, untuk menjaga keamanan dan kesehatan kita semua," tegas Indra.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Kasus Proyek Kampus IPDN, KPK Panggil Eks Sekjen KemendagriKPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Sekjen Kemendagri Yuswandi A Temenggung.
Read more »
Sekjen MUI Ingatkan Masyarakat Tetap Waspadai Covid-19 |Republika OnlineSekjen MUI ingatkan penting waspadai Covid-19 selama PSBB dilonggarkan.
Read more »
Sekjen MUI Imbau Masyarakat Tetap Ibadah di Rumah |Republika OnlineAda wacana relaksasi rumah ibadah.
Read more »
Komentar Sekjen MUI Soal Wacana Relaksasi Saat Pandemi Covid-19Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, berkomentar soal wacana kebijakan pemerintah tentang relaksasi di tengah-tengah situasi Pandemi Covid-19.
Read more »
DPR Papua Dukung Usulan Operasional Freeport Dihentikan Sementara karena CoronaDPR Papua setuju operasional Freeport dihentikan sementara untuk melindungi masyarakat Papua.
Read more »
Rancangan Perpres TNI Berantas Terorisme Dianggap Tak Sesuai Mandat UU, DPR Diminta MenolakDraf Rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme dikirim Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly ke DPR RI pada 4 Mei 2020.
Read more »