TII mendesak agar semua catatan kritis dari beragam pihak harus dipertimbangkan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research memandang Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja memiliki potensi positif untuk ekonomi. Namun, TII juga menggarisbawahi banyaknya catatan kritis yang harus dibahas sebelum meloloskan RUU ini. Direktur Eksekutif TII Adinda Tenriangke Muchtar mengatakan, RUU Cipta Kerja sendiri sejak awal memang tidak lepas dari kebutuhan untuk memenuhi target Pemerintah.
Namun, ujar dia, tetap ada aspirasi agar Indonesia tumbuh lebih cepat untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Adinda menjelaskan, perhitungan kasar menunjukkan bahwa untuk tumbuh dalam kisaran 5,3 sampai 5,5 persen saja diperlukan pertumbuhan investasi antara 8 sampai 9 persen. Dia mengungkapkan, salah satu penyebab tersendatnya pertumbuhan investasi tidak bisa bergerak naik adalah indikator daya saing Indonesia. Global Competitiveness Report/GCR 2019) besutan World Economic Forum mencatat bahwa peringkat daya saing Indonesia menurun dari posisi 45 ke-50."Prosedur perizinan di Indonesia dinilai berbelit-belit.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
TII Minta DPR Cermati Kritikan Masyarakat soal RUU Cipta KerjaRUU ini berpotensi menghidupkan kembali pasal yang pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, yaitu ketentuan presiden bisa membatalkan peraturan daerah melalui peraturan presiden.
Read more »
Jokowi Akan Sampaikan Pengumuman yang Dinanti Buruh soal Omnibus LawSerikat buruh menyatakan bahwa Jokowi akan mengumumkan hal penting terkait omnibus law RUU Cipta Kerja.
Read more »
Twitter Kemenkoperekonomian Mencuit soal No Debat Omnibus LawMasyarakat sipil mengkritik Kementerian Koordinator Perekonomian ihwal cuitan 'No debat' omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja.
Read more »
Pemerintah Berupaya Menyeimbangkan Kepentingan di RUU Cipta KerjaSaat ini regulasi yang ada sebelum Omnibus Law RUU Cipta Kerja, mulai kehilangan relevansi. RUUCiptaKerja
Read more »
Anti-Omnibus Law, Irwan Fecho Tuding Rekan-rekannya di DPR Tidak ProrakyatWakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Irwan Fecho berharap sikap fraksinya menarik diri untuk membahas sejumlah RUU kontroversial seperti omnibus law Cipta Kerja OmnibusLaw
Read more »