Dosen Fakultas Hukum Univeritas Airlangga (Unair) R. Herlambang Perdana Wiratman, mengungkapkan kemungkinan tidak adanya kajian ilmiah atas rancangan perpres tersebut.
Tokoh lain yang menandatangani petisi tersebut di antaranya, Ketua Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada , M. Najib Azca, guru besar Fisipol UGM Mochtar Mas'oed dan Yunizar Adiputera MA, guru besar FH UGM Sigit Riyanto, PSKP UGM Arifah Rahmawati, dosen FISIP UI Nur Iman Subono, Alissa Wahid, putri mendiang Gus Dur.
“Kami menilai pengaturan tentang kewenangan TNI di dalam rancangan peraturan presiden tersebut terlalu berlebihan sehingga akan mengganggu mekanisme criminal justice system, mengancam HAM dan kehidupan demokrasi itu sendiri,” papar Herlambang. “Berbeda halnya dengan rancangan perpres ini, TNI diberi kewenangan untuk dapat melakukan penangkalan,” ujarnya akademisi pertama Fakultas Hukum se-Indonesia yang diundang Center of Asian Legal studies National University of Singapore Law School untuk melakukan kolaborasi riset 2017 lalu ini.
“Penggunaan anggaran di luar APBN oleh TNI tidak sejalan dengan fungsi TNI yang bersifat terpusat , sehingga anggaran untuk TNI hanya melalui APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU TNI. Pendanaan di luar ketentuan UU TNI tersebut memiliki problem akuntabilitas, potensial terjadi penyimpangan dan menimbulkan beban anggaran baru bagi pemerintah daerah,” Herlambang mengingatkan.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Jokowi Diminta Tak Tandatangani Perpres Pelibatan TNI Atasi TerorismePresiden Jokowi diminta tidak menandatangani rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi...
Read more »
Ahli Hukum Tata Negara UGM Sebut Perpres TNI Atasi Terorisme BermasalahRancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme yang memiliki multi interpretasi...
Read more »
Draf Perpres TNI untuk Penanganan Terorisme Dinilai Kacau |Republika OnlinePerpres tersebut dinilai akan mengganggu sistem peradilan yang sudah ada.
Read more »
Ini yang Mau Dipantau Posko TNI-Polisi dalam New Normal di JakpusTermasuk melakukan penjagaan jarak yang merupakan protokol kesehatan baik ketika PSBB maupun dengan status new normal.
Read more »
Panglima TNI: LVRI Punya Peran dalam Melawan Covid-19 |Republika OnlineTNI dan LVRI mampu menghadapi situasi apapun dan tidak menyerah terhadap keadaan.
Read more »