Anggota Fraksi PAN DPR RI Prof Zainuddin Maliki meminta rezim Joko Widodo (Jokowi) menghentikan berbagai kebijakan yang membenani rakyat terutama di tengah pandemi Covid-19. DPRRI
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Fraksi PAN DPR RI Prof Zainuddin Maliki meminta rezim Joko Widodo menghentikan berbagai kebijakan yang membenani rakyat terutama di tengah pandemi Covid-19. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya tersebut, menhyamoaikan hal itu karena melihat berbagai kebijakan pemerintah menunjukkan gejala bahwa birokrasi yang dijalankan rezim sekarang ini tidak lagi visioner.
Legislator PAN ini memandang dalam kondisi normal, rakyat membutuhkan pemerintahan yang dinamis, responsif dan visioner. Apalagi di masa darurat Covid-19 sekarang ini, masyarakat tentu mendambakan pemerintahan yang mengerti dan memberdayakan rakyatnya. Namun yang terjadi, katanya, pemerintah justru bersikukuh menaikkan iuran BPJS melalui Perpres 64 tahun 2020. Kenaikan itu diberlakukan untuk semua kelas pada Juli mendatang, kecuali kelas III yang baru diberlakukan tahun 2021.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Prof Nasaruddin Umar: Penyebaran Virus Hewan ke Manusia Sudah Dijelaskan Al-QuranImam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan, penyebaran virus hewan ke manusia seperti virus corona telah dijelaskan dalam Al-Quran sebelumnya. Begini penjelasannya: VirusCorona AlQuran
Read more »
Pasar Ramai Lagi, Jokowi Minta Protokol Kesehatan Diterapkan |Republika OnlineJokowi minta petugas pastikan protokol kesehatan di pasar diterapkan
Read more »
Atasi Defisit, DPR Minta Tata Kelola BPJS Kesehatan Dirombak TotalKebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan menuai polemik di masyarakat. Nada penolakan...
Read more »
Luhut Jawab Kritik Pemerintah tak Konsisten Hadapi Covid-19 |Republika OnlineLuhut memastikan setiap kebijakan diambil demi keselamatan rakyat Indonesia.
Read more »
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”Menurut Hergun, Menkeu membuat kebijakan yang tidak konsisten.
Read more »
Gubernur: Sejumlah Kebijakan Pusat Kacaukan Skenario Daerah |Republika OnlineGubernur Sulsel mencontohkan kebijakan penerbangan yang kembali dibuka.
Read more »