Ketua Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Herman Heri menyebut kebijakan membebaskan narapidana umum di tengah wabah Corona sebetulnya bertujuan baik
Seorang pria di Depok, Jawa Barat harus kembali berurusan dengan polisi, padahal pria tersebut baru saja bebas dari penjara karena program asimilasi rumah. Komisi III DPR RI minta agar tak ada saling menyalahkan karena kasus tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI, Herman Heri menyebut kebijakan membebaskan narapidana umum di tengah wabah Corona sebetulnya bertujuan baik. Menurutnya, hal itu bertujuan untuk mengurangi dampak penyebaran virus Corona di dalam lapas. "Kebijakan membebaskan napi pidana umum dengan persyaratan sesuai Permenkumham adalah bertujuan agar mengurangi dampak COVID di dalam lapas, sekaligus mengurangi over capacity, tentunya hal tersebut adalah kebijakan bertujuan baik," kata Herman saat dihubungi, Kamis .Herman menilai dibalik kebijakan yang bertujuan baik, hasil dari kebijakan itu belum tentu seratus persen baik juga.
"Misalkan 30 ribu napi yang dibebaskan, tidak ada yang bisa menjamin 100% akan aman-aman saja alias tidak mengulangi kesalahan," kata politikus PDIP tersebut. "Apapun yang terjadi adalah bagian dari risiko sebuah kebijakan, tinggal semua pihak menghitung dampak manfaat dan mudarat bagi sebuah kepentingan yang lebih besar," sambungnya.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Wabah Corona, Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan PersKetua Komisi I DPR meminta agar perusahaan pers mendapat intensif saat wabah virus Corona. Perusahan pers, bisa mendapatkan insentif berupa relaksasi pajak.
Read more »
Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif Perusahaan PersInsentif itu juga bertujuan memastikan keberlangsungan hidup perusahaan pers yang kredibel pada saat situasi krisis.
Read more »
Komisi VIII: Usulan Dana Haji untuk Covid-19 yang dari APBN |Republika OnlineDPR mengingatkan usulan dana haji untuk Covid-19 sebatas yang dari APBN.
Read more »
Saksi Sebut Wahyu Habiskan Rp 40 Juta untuk Karaoke, Ada Wakil Ketua Komisi II DPRSaksi kasus suap pengurusan anggota DPR RI Agustiani Tio Fridelina mengungkapkan, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan sempat meminta uang Rp 50 juta. Corona
Read more »
Salurkan Bansos, Komisi VIII DPR Beri Pesan ke KemensosBantuan Perlindungan Sosial harus segera dilakukan sesegara mungkin dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat dan momentum menghadapi mudik, bulan Ramadan, dan Idulfitri.
Read more »
Sekjen PSSI Dikritik Komisi X DPR RI, Begini Respons Iwan BuleRatu Tisha Destria, Sekjen PSSI, sudah ditegaskan dibatasi dan dievaluasi tugasnya oleh Ketua Umum PSSI M Iriawan. RatuTishaDestria
Read more »