'Saya kira ini indikasi nyata perubahan anggaran perppu belum berdampak nyata penyelesaian Covid-19,' tegas Sukamta.
menjadi satu-satunya fraksi yang menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekenomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan."Perppu ini layak ditolak karena tidak fokus untuk menyelesaikan Covid-19 serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya," kata Sukamta kepada wartawan, Rabu .
Sukamta mengatakan, total anggaran untuk belanja di sektor kesehatan dan perlindungan sosial lebih kecil dibandingkan dengan program pemulihan ekonomi nasional.Rp 110,1 triliun, lebih kecil dibanding insentif pemulihan ekonomi Rp 185 triliun dan insentif industri Rp 220,1 triliun," jelasnya.DPR Setuju Perppu Penanganan Covid-19 Jadi UU, Uji Materi di MK Terus Berjalan
Sukamta mengatakan, mestinya pemerintah memprioritaskan anggaran agar pandemi Covid-19 cepat mereda sekaligus memberikan bantuan pengaman sosial bagi masyarakat terdampak dan rentan terdampak. "Mestinya pemerintah prioritaskan anggaran untuk selesaikan pandemi Covid-19 secepatnya dan juga memberikan bantuan jaring pengaman sosial khususnya kepada keluarga miskin, rentan miskin, para buruh yang di PHK dan pekerja sektor informal sebagai pihak yang paling terpukul dampak pandemi virus ini," kata Sukamta.
Ia mengatakan, sejak perppu diterbitkan pada akhir Maret 2020, belum ada perkembangan signifikan dalam penanganan Covid-19.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Setelah Pepaya Positif Covid-19, Presiden Tanzania Kini Impor 'Obat' Covid OrganicsPresiden Tanzania, John Magufuli mengirim penerbangan ke Madagaskar untuk memperoleh minuman herbal tonik yang disebut-sebut sebagai obat untuk pasien Covid-19 | Global
Read more »
PKS Cium Ada Pihak Sengaja Membuat Gaduh Bansos Covid-19 di JabarAnggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS), Abdul Hadi Wijaya menilai, ada pihak yang memanfaatkan kegaduhan Bantuan Sosial (Bansos) bagi warga terdampak Covid-19 dari Pemerintah Provinsi. Covid-19
Read more »
PKS: Stop Penerimaan TKA Tiongkok Hingga Pandemi Covid-19 BerakhirFraksi PKS mendorong DPR agar mendesak pemerintah segera melakukan penghentian penerimaan TKA Tiongkok. TKATiongkok
Read more »
Ada RS Tolak Warga Berobat Karena Tidak Mampu Tes PCR Covid-19Ada RS Tolak Warga Berobat Karena Tidak Mampu Tes PCR COvid-19. Kekhawatiran muncul justru nantinya akan banyak warga yang meninggal bukan karena covid tapi karena terlambat ditangani.
Read more »
Pamer Mobil Mewah Setelah Tolak Beri Sumbangan untuk Perangi Covid-19, Berapa Kekayaan Adebayor?Adebayor memamerkan mobil-mobil mewah di garasi rumahnya di Togo, Afrika, setelah menolak menyumbang untuk memerangi pandemi corona.
Read more »
Kasus Covid-19 di Singapura Lampaui 19.000Singapura melaporkan 632 kasus baru karena covid-19 pada Selasa (5/5) siang. Penambahan tersebut membuat total kasus covid-19 di negara tersebut menjadi 19.410.
Read more »